NUSANTARANEWS.CO – Kemacetan Parah Arus Mudik Akibat Kecerobohan Pemerintah. Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan bahwa insiden kemacetan yang luar biasa sepanjang arus mudik kemarin berawal dari kecerobohan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka jalur keluar di Brebes Timur atau yang dikenal seluruh dunia dengan sebutan Brexit.
Menurutnya, pembukaan jalur tersebut menciptakan kemacetan di pertigaan exit timur Brebes. “Seharusnya Brexit dibuat jalan layang yang tidak menghambat jalur Pantura. Jalur Brexit yang diresmikan 16 Juni 2016 lalu oleh Presiden Jokowi tidak dipersiapkan dengan baik oleh Pemerintah,” ungkap Bambang saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (15/7/2016). Baca: Jokowi Harus Bertanggungjawab atas Kematian Pemudik di Tol Brebes
Bambang mengatakan, koordinasi dan sinergi antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pengelola jalan tol, kepolisian, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama arus mudik kemarin juga dinilai minim. Seharusnya, lanjut Bambang, BPJT membuat standardisasi terlebih dahulu sebelum membuka jalur, agar diketahui volume kendaran yang masuk, sehingga tidak terjadi overload atau overdemand.
“Secara eksternal, Pemerintah harus bisa mengatur origin in destination dari pemudik. Asal pemudik harus didata oleh Kemenhub, sehingga bisa memberikan pengarahan kepada pemudik untuk menggunakan jalur alternatif seperti jalur tengah, utara, dan selatan. Penumpukan kendaraan pun tidak akan terjadi. Kemenhub juga bisa dibantu Dishub daerah, agar overload kendaraan bisa diatur maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, Bambang menambahkan, Kemenhub juga harus merancang transportasi publik super massal seperti kereta api yang saat ini jumlahnya sangat minim. Double track di utara juga mestinya bisa untuk antisipasi.
Ia menyebutkan, jumlah penduduk di Pulau Jawa yang sekitar 100 juta seharusnya sudah bisa diantisipasi seperti di Jepang. Pemerintah Jepang telah mendesain transportasi dengan moda kereta api berangkat setiap 5 menit.
Baca juga: Pemerintahan Jokowi Gagal Mengorganisir Mudik 2016
“Kemenhub harus mempersiapkan transportasi super massal untuk antisipasi seperti kapal laut dan angkutan darat akibat padatnya transportasi pribadi. Pemerintah pun harus mengatur tata letak bangunan dan fasilitas publik agar tidak bersentuhan langsung dengan jalan raya. Saatnya pula mengantisipasi lintas sebidang jalan raya dan kereta api. Sebaliknya, harus mulai dibangun underpass atau jalan layang agar tidak terhambat,” kata Bambang. (Deni)
