NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Vice Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Wawan Ervianto menegaskan bahwa kelaparan tidak bisa diukur dengan angka kemiskinan. Sekalipun pemerintah mengklaim angka kemiskinan menurun, faktanya wabah gizi buruk dan kelaparan dialami suku Asmat.
Data menurunnya tingkat kemiskinan yang dibanggakan pemerintah bukan berarti rakyat hidup sejahtera. Wawan mengatakan, kasus Asmat adalah buktinya.
“Kita lihat contoh, kasus Asmat, mereka (pemerintah) mengatakan angka kemiskinan menurun. Orang lapar itu tidak bisa dihitung dengan angka kemiskinan,” kata Wawan, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2018).
Dirinya menilai adalah kesalahan persepsi soal kemiskinan di Indonesia. Wawan mengaku tak habis pikir angka penghasilan 1,6 juta rupiah dianggap sebagai tolak ukur seseorang bisa disebut tidak miskin.
Sementara berbagai kebutuhan primer masyarakat justru dinaikkan. Seperti penghapusan subsidi BBM, menaikkan tariff listrik, hilangnya elpiji 3 kg dari peredaran, sampai soal beras. Sedang kenaikan penghasilan upah buruh dibatasi lewat Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang pengupahan.
“Angka penghasilan 1,6 juta dianggap sudah tidak miskin. Kalau ngomong angka, faktanya masih banyak orang yang kelaparan. Karena kemiskinan bukan berbicara soal angka,” tegas Wawan.
Pewarta: Gendon Wibisono
Editor: Romandhon
