Connect with us

Ekonomi

Kelangkaan Pupuk Terjadi di Jatim, Petani Kediri Menjerit

Published

on

Kelangkaan pupuk terjadi di Jatim, petani Kediri menjerit.

Kelangkaan pupuk terjadi di Jatim, petani Kediri menjerit. Saat ini mulai masuk musim tanam di Jawa Timur, di mana petani sangat membutuhkan pupuk bersubsidi, Kamis (17/9). Anggota DPRD Jatim, Subianto saat turun ke dapilnya.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kelangkaan pupuk terjadi di Jatim, petani Kediri menjerit. Kelangkaan pupuk subsidi selalu menjadi keluhan petani di Jatim. Salah satunya di kabupaten Kediri. Seorang warga kecamatan Ngasem, Ulin mengatakan kelangkaan pupuk ini selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh petani. “Maka itu kami minta pak Subianto sebagai wakil rakyat di kabupaten Kediri untuk segera mengatasi persoalan ini. Mengingat saat ini masuk musim tanam, di mana para petani ini butuh pupuk,” pintanya, Kamis (17/9).

Anggota DPRD Jatim, Subianto mengatakan bahwa pihaknya siap menperjuangkan dan menyampaikan aspirasi petani ke pemerintah provinsi Jatim untuk segera memberikan subsidi pupuk tersebut.

Mengingat kelangkaan pupuk di Jatim ini, kata Subianto, terjadi karena pemerintah melalui Kementan telah mengurangi jatah pupuk subsidi untuk Jatim di tahun 2019 sehingga jatah pada 2020 ini berkurang. Tapi kekurangan tersebut langsung ditambah oleh Kementan yang akan dibagi pada tahun 2020 ini.

Bahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim juga, lanjut politisi asal Partai Demokrat ini telah berkirim surat pada 9 Juli lalu yang ditujukan kepada Dirjen Prasarana dan sarana pertanian Kementan RI.

Dengan terbitnya Permentan No 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permentan No 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020. “Jumlah alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Jatim semula 1.349.594 ton menjadi 2.267.827 ton atau bertambah 918.233 ton,” terangnya.

Baca Juga:  Hadapi Pemilu 2019, Madiun Diberlakukan Status Siaga 1

Awal tahun 2020, diungkapkan Subianto, Kementan sudah memangkas pupuk 55 persen. “Tapi, Alhamdulillah atas perjuangan kita semua, itu sudah terealisasi 900 ton,” imbuhnya.

Desakan Komisi B kepada Dinas terkait untuk berkirim surat ke Kementerian pun sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. “Tapi, sampai sekarang belum juga terealisasi,” ungkap dia.

Padahal, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah memberikan subsidi pupuk tambahan sebesar Rp 3,14 triliun. “Pak Mentan juga sudah berkomentar bahwa subsidi ditambah 3,14 triliun. Artinya, alokasi pupuk sudah ditambah. Namun, sampai saat ini belum juga ada,” jelasnya.

Sementara itu untuk kartu tani ini, kata Subianto, pihaknya meminta agar pemerintah tidak memberlakukan terlebih dahulu kartu tani tersebut. Dan permintaan tersebut langsung dijawab oleh kementan yaitu pemberlakuan kartu tani ini dimulai pada 2021 mendatang.

“Maka itu, ia mengimbau kepada semua para petani kelompok tani yang menunggu jatah subsudi pupuk untuk  melengkapi data RDKKnya. Jangan ada satu pun yang punya lahan tidak dapat pupuk subsidi tersebut. Bahkan pihaknya juga meminta kepada media massa untuk mempublikasikan dan menyuarakan agar para petani memperoleh pupuk subsidi tersebut,” pungkasnya. (Setya)

Loading...

Terpopuler