NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Paciran, Lamongan M Riadus Sholihin menilai bahwa, baik BUMADes (Badan Usaha Milik Desa) maupun BUMADesa (Badan Usaha Milik Antar Desa) sejauh ini dianggap wadah paling strategis untuk pengembangan ekonomi Desa melalui kebijakan fiskal di Desa.
Sederhananya, kata dia, UU Desa berikut Dana Desanya merupakan stimulasi kepada Desa untuk menggali potensi desa dan mengelolanya dengan baik. Diantaranya melahirkan kemanfaatan untuk masyarakat desa.
“Dengan penggalian potensi dan pengelolaan yang baik, Pendapatan Asli Desa (PAD) diharapkan bisa meningkat. Pada tahap inilah PAD dipergunakan sebagaimana hasil musyawarah desa melalui mekanisme penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa) yang kemudian menjadi kebijakan fiscal,” ungkap dia melalui pesan singkatnya kepada Nusantaranews, Selasa (5/9/2017).
Dimana, lanjut dia, kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa mempunyai pengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi di desa. Dalam hal penggunaan PAD melalui APBDesa, sangat memungkinkan untuk hal-hal yang sangat tepat sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa.
Ia mencontohkan, misalnya bisa digunakan untuk subsidi kebutuhan pertanian, nelayan, bahkan pendidikan. Dengan demikian, kata Riadus sangat memungkinkan bila kedepan, subsidi kepada rakyat akan selesai ditata dan diatur oleh pemerintah desa sendiri.
“Otomatis subsidi secara nasional akan dicabut total. Terdengar utopia memang, tapi untuk kesana tidaklah naif. Tentu saja cukup rasional,” sambungnya.
Dalam pengelolaan potensi desa diwadahi dengan pembentukan Badan Usaha Milik desa dengan mendirikan unit-unit usaha di bawahnya, sesuai kegiatan usaha yang dikelola.
“Jika satu desa dinilai kurang kuat dari sisi permodalan, namun bagus prospek usahanya, desa bisa membuat Badan Usaha Bersama Desa. Yaitu BUMDesa yang dikelola lebih dari satu desa, dengan pengelolaan secara bersama,” tutupnya. (Red-01)
