NUSANTARANEWS.CO – Sebentar lagi, masyarakat di Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan pemilihan gubenur dan wakil gubernur pada tahun 2018, kandidat yang akan maju dalam pilgub Jawa tengah yakni Ganjar Pranowo-Gus Yasin, Sudirman Said-Ida Fauziyah. Karena itu, masyarakat Jawa Barat harus melek politik dalam menentukan pilihannya ke depan dengan selalu membaca track record calon yang maju.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertarungan politik untuk memperebutkan kursi kekuasaan kepala daerah, yakni mengenai tata cara dalam memperebutkan kekuasaan secara demokratis, adil dan sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila. Sebab apa, perpolitikan di Indonesia saat ini sedang mengalami kemerosotan moral dan etika politik dalam menjalankan aktivitas berpolitik. Cara-cara yang kotor dan menghalalkan segala cara merupakan bagian dari pembusukan politik yang justru akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Secara epistemologi politik yang sesuai nilai-nilai pancasila ini dimaksudkan, bahwa elite politik dalam bertindak secara politik praktis harus mampu membangun kesadaran pengetahuan politik baik, dari segi sejarah munculnya politik di Indonesia dan tujuan utama dari adanya politik yang berdasarkan nilai-nilai pancasila. Keberadaan berdirinya politik itu sesunggunhnya tak lain adalah untuk suatu kepentingan bangsa Indonesia dan demi mensejahterakan, menciptakan keadilan rakyat Indonesia. .
Sumber pengetahuan pancasila, sebagaimana kita pahami bersama sumber pengetahuan pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memiliki adat istiadat yang baik, karena itu, jika elite politik mau mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berpolitik yang santun dan sesui dengan nilai keluhuran kebudayaan bangsa Indonesia, maka diharapkan akan melahirkan demokrasi dalam berpolitik yang sehat.
Secara ontologi politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu terletak pada sila ke empat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kedaulatan dalam ontologi berpolitik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permuswaratan perwakilan, kedaulatan rakyat harus menjadi karakter, nilai dan semangat dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 ini.
Secara aksiologi politik yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, yakni bahwa elite politik juga harus mendasarkan pada nilai-nilai keutamaan moral dan etika dalam berpolitik. Bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerkhonian, tetapi nilai-nilai kerakhanian yang mengaku nilai material dan nilai vital.
Dengan demikian, nilai-nilai pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai keindahan, nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara menyeluruh, di mana sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi tujuannya, terutama dalam tujuan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.
Karena itu, dalam membangun kedaulatan politik menjelang Pilgub Jawa Barat tahun 2018, maka diperlukan penguatan ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam membangun sebuah daerah yang ada di Indoensia. Penguatan ideologi Pancasila menjadi sangat penting sekali dalam membentuk karakter calon kepala daerah dan elite politik daerah agar selalu bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga pada nantinya menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.
Berdaulat dalam politik merupakan basis utama keberadaan negara dan mewujudkan kehidupan politik yang sehat dan jujur yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan selalu berpegang teguh dalam berpolitik kepada nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus menjadi kedaulatan bangsa Indonesia dalam berpolitik untuk melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam mewujudkan kedaulatan politik juga harus bertindak dengan menggunakan etika politik demi menciptakan kehidupan berpolitik yang sehat dan demokrasi akan tercapai, apabila itu semua di dukung dengan sikap yang selalu mengedepankan etika politik dan hukum, hukum menjadi kekuatan dan jaminan dalam penegakan sistem demokrasi di Indonesia. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Semoga.[]
Penulis: Syahrul Kirom, M.Phil, Peneliti dan Alumnus Pascasarjana UGM Yogyakarta.
