Connect with us

Politik

Kebijakan Trump Soal 7 Negara Islam Jadi Teror Baru

Published

on

1 January 2017 - Happy New Year/kartun: Dok. Independent
1 January 2017 - Happy New Year/kartun: Dok. Independent

NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi I DPR RI, Arwani Thomafi, mengungkapkan bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang melarang warga dari 7 negara memasuki AS akan menjadi masalah baru dalam hubungan negara-negara Islam lainnya dengan AS.

“Atas nama melawan terorisme, Trump justru membuat kebijakan yang menebar kekhawatiran dan teror baru bagi dunia, khususnya negara-negara Islam,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (31/01/17).

Menurut Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kebijakan Trump tersebut juga melanggar prinsip-prinsip Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) khususnya pasal 2 tentang larangan diskriminasi terutama terkait perbedaan agama serta Pasal 14 DUHAM tentang Hak untuk Mencari Suaka.

“Karena setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara-negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Tujuh negara yang dilarang masuk warga negaranya di AS tidak terlepas dari situasi dan kondisi di masing-masing domestik negara tersebut,” ujar Arwani.

Meski tidak memberikan imbas secara langsung terhadap Indonesia maupun warga negara Indonesia di AS, namun Arwani mengatakan, posisi Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia sebaiknya melakukan langkah-langkah konkret melalui jalur-jalur diplomasi untuk mengurangi dampak  pasca adanya kebijakan tersebut.

Loading...

“Misalnya memanfaatkan posisi Indonesia sebagai anggota dalam perkumpulan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Langkah ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadai dan keadilan sosial,” katanya.

Secara prinsip, Arwani menambahkan, setiap negara memiliki hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan luar negerinya, tetapi di saat bersamaan hak tersebut juga dibatasi dengan prinsip-prinsip universal sebagaimana tertuang dalam DUHAM. (Dani)

Baca Juga:  Mengeluh Ruang Kerja Sempit, DPR Minta Ruang Kerja Ditambah
Loading...

Terpopuler