Connect with us

Lintas Nusa

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Dinilai Pupuskan Harapan Anak-anak Perbatasan

Published

on

deklarasi perangi narkoba, sebatik, nunukan, kalimantan utara, nusantaranews

Sedikitmya 1.200 siswa-siswi (pelajar) dari 10 sekolah mulai Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Umim (SMU) di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar aksi fenomemal berupa Deklarasi Perangi Narkoba pada Sabtu (23/2/2019). (Foto: Eddy Santri/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Ketua LSM Panjiku, Mansur Rincing menilai, Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang sistem zonasi PPDB telah memupuskan harapan anak-anak perbatasan, khususnya di Kalimantan Utara. Pasalnya, kebijakan tersebut membuat anak-anak gagal masuk SMAN.

“Memangnya anak-anak di Nunukan ini bukan bagian dari anak Indonesia? Maka kami meminta Presiden Joko Widodo agar memecat Pak Muhajir dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan,” ucap Mansur, Nunukan, Rabu (3/7).

Mansur mengungkapkan, saat ini ada sekitar 418 anak-anak di Nunukan gagal masuk SMAN karena tidak masuk dari zona yang ditetapkan. Padahal, menurutnya, negara wajib memberi pendidikan yang layak bagi bangsanya.

Selain kecewa dengan Kementerian Pendidikan, Mansur juga menyesalkan Pemprov Kaltara yang dinilainya cenderung diam dan abai menyikapi kebijakan sistem zonasi PPDB ini. Seharusnya, kata dia, Pemprov Kaltara, terutama Dinas Pendidikan, bicara dulu dengan stakeholders terkait kebijakan sistem zonasi.

“Terkatung-katungnya nasib ratusan anak-anak Nunukan ini juga tak lepas dari ketidakbecusan Pemprov Kaltara dalam hal ini Dinas Pendidikan. Seharusnya sebelum menerima kebijakan pusat, bicarakan dulu dong dengan stakeholders dan pihak terkait. Jangan hanya karena ingin dianggap berprestasi oleh Pemerintah Pusat, lantas bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa di Kaltara ini,” cetusnya.

Loading...

Pewarta: Eddy Santri
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler