Berita UtamaGaya HidupLintas NusaTerbaru

Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Aliansi Mahasiswa di Jawa Timur Gelar Aksi

Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Aliansi Mahasiswa di Jawa Timur Gelar Aksi
Kebijakan pemerintah bermasalah, aliansi mahasiswa di Jawa Timur gelar aksi.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Puluhan mahasiswa UPN Veteran Surabaya yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur melakukan aksi di depan kantor gubernur Jawa Timur, Rabu (21/9). Dalam aksi tersebut mereka membeberkan kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat. Diantaranya kenaikan BBM dan sejumlah kebijakan yang memberatkan rakyat.

Menurut salah satu peserta aksi bernama Iqbal mengatakan keputusan pemerintah dalam menaikkan BBM sudah jelas merugikan rakyat. “Perekonomian hancur karena pandemi covid-19, juga diperbesar dengan kenaikan BBM,” jelasnya.

Iqbal lalu mengatakan mahasiswa menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena masih banyak masyarakat yang butuh BBM bersubsidi. BBM jenis pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter atau mengalami kenaikan sebesar 30,72%. Solar juga naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter atau naik 32,03%.

“Kenaikan BBM akan berdampak inflasi dan masyarakat akan terdampak karena harga kebutuhan pokok bisa naik,” ujarnya.

Baca Juga:  Golkar Target Menang Pemilu 2024, Airlangga Hartarto Sebut Jawa Timur Medan Perang

Sedangkan peserta aksi lainnya, Purnomo mengatakan dampak lainnya tingginya harga BBM ini akan mempengaruhi ekonomi Indonesia, ditambah lagi dengan naiknya juga suku bunga Bank Indonesia sekitar 3,75 persen.

Kemudian ini akan berimbas pada pengetatan moneter yang dilakukan oleh BI. Bahkan menurutnya, dampak lebih nyata harga BBM terbaru ini akan memicu peningkatan produksi tarif angkutan serta bahan pokok.

Sementara itu, dalam aksinya, Aliansi mahasiswa tersebut mengeluarkan sejumlah tuntutan antara lain menyelesaikan permasalahan BLT di Indonesia, menetapkan regulasi subsidi BBM,membuka kembali dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, memprioritaskan pembangunan daerah, melakukan pembenahan internal dan mengaji ulang aturan serta UU terkait kepolisian dan menunda pembangunan IKN baru karena kondisi perekonomian yang belum stabil. (setya)

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 40