NUSANTARANEWS.CO – Kejanggalan mengenai kebijakan impor beras baru-baru ini oleh pemerintah, nampaknya mulai tercium. Pengamat Ekonomi Faisal Basri berasumsi bahwa ramainya kebijakan impor yang dilakukan pemerintah termasuk impor beras, memiliki mata rantai dengan program pengumpulan dana politik jelang pemilu 2019 mendatang.
“Dilihat dari pegalaman masa lalu itu ada kaitan antara impor dengan pengumpulan dana politik,” kata Faisal Basri, usai hadiri media briefing bersama PLN di Denpasar, pada Selasa, 31 Januari 2018.
Penilaian Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini sangatlah mendasar. Dalam kasus impor beras khusus sebesar 500.000 ton misalnya, klaim untuk menjaga stabilitas harga beras jenis premium seperti yang disampaikan Mendag Enggartiasto Lukito terkesan hanya pembelaan semata.
Pasalnya impor beras kali ini dikhususkan untuk mencukupi kebutuhan bagi masyarakat kelas menengah atas atau konsumen dari kalangan orang kaya.
Pertanyaannya, berapa jumlah orang kaya di Indonesia, sehingga pemerintah darurat melakukan impor beras dengan klaim menjaga stabilitas harga beras premium nasional?
Credit Suisse Research Institute mencatat pada tahun 2017, jumlah kalangan menengah atas (orang kaya) di Indonesia totalnya hanya 111 ribu jiwa dari jumlah total keseluruhan 257.912.349 jiwa. Itu artinya, kalangan menengah atas atau orang kaya di Indonesia sendiri jumlahnya sangat kecil.
Jadi untuk apa impor beras, jika mayoritas warga sendiri tak membutuhkan impor mengingat dalam negeri kebutuhan beras tercukupi? Ini diperkuat dengan kecenderungan sebagian besar orang menengah atas sendiri menempatkan beras bukan sebagai konsumsi utama mereka. Sebaliknya, kalangan menengah atas ini lebih memilih roti, gandum, dan berbagai jenis makanan cepat saji lainnya sebagai konsumsi harian.
Maka tak mengherankan jika Faisal Basri menyebut berbagai kebijakan impor oleh Mendag, terkait erat dengan program mencari dana untuk menyambut pemilu.
“Tiba-tiba menyuruh PPI impor beras. Beras dari Vietnam Rp4.500 di sini jual Rp9.000 untungnya ke mana?” ungkap Faisal.
“Jelas-jelas melanggar ketentuan. Ya, itu ada indikasi pengumpulan dana politik untuk pemilu. Terjadi setiap menjelang pemilu? Ada pola. Dulu itu bagi-bagi duit daging. Sudah terbukti kok di masa lalu dan itu kelihatannya terus berlanjut,” terangnya. (*)
Editor: Romandhon
