NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tanggal 20 Mei 1948 telah ditetapkan Presiden Pertama Republik Indonesia (RI) Soekarno sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa ditetapkannya tanggal 20 Mei sebagai Harkitnas oleh Bung Karno erat kaitannya dengan tujuan membangkitkan kembali semangat persatuan di tengah iklim perpecahan bangsa yang sedang mengancam pada waktu itu.
Oleh karena itu, Fadli mengatakan, di tengah situasi yang hampir serupa yang berlangsung belakangan ini, penting sekali bagi kita untuk menghadirkan kembali semangat tersebut.
“Pada 1948, situasi politik di tanah air juga memanas. Belanda ingin kembali berkuasa, sementara di internal kita terjadi perpecahan ideologi yang sengit, terutama terhadap golongan kiri. Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin dan naiknya Kabinet Hatta telah melahirkan perseteruan di antara partai-partai politik. Di kalangan militer juga terjadi perpecahan, yang ditandai oleh aksi saling culik antarkesatuan,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (20/5/2017).
Untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi, Fadli yang juga Doktor di bidang Sejarah itu mengatakan, Bung Karno kemudian menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Harkitnas, yang kemudian diperingati dengan berbagai pawai dan kegiatan bersama yang diikuti oleh golongan-golongan yang sedang berseteru.
“Tujuannya supaya tak terjadi perpecahan yang bisa mengancam keutuhan bangsa,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Meskipun di kalangan sejarawan masih menuai kontroversi, namun menurut Fadli, pemilihan tanggal kelahiran organisasi Boedi Oetomo sebagai Harkitnas memiliki makna historis yang penting. Pasalnya, nasionalisme ke-Indonesia-an kita secara historis memang lahir secara gradual, dimulai dari etno-nasionalisme dan Islam.
“Kelompok etnonasionalisme diwakili antara lain oleh organisasi seperti Boedi Oetomo. Sementara nasionalisme relijius dipelopori organisasi Islam, seperti Syarikat Islam. Baru kemudian pada tahun 1920-an menggumpal menjadi Nasionalisme Indonesia, sebagaimana yang diwakili kelahiran Perhimpunan Indonesia, PNI, dan sebagainya,” katanya.
Jadi, lanjut Fadli, nasionalisme Indonesia merupakan hasil pertemuan sekaligus bentuk evolusi lebih lanjut dari etno-nasionalisme dan yang didasarkan agama. Karena itu, jika pada hari ini kita menengarai ada elemen bangsa yang ingin bergerak ke arah sebaliknya, kembali pada etno-nasionalisme, tentu harus diingatkan, dan bila perlu diperingatkan.
“Itu seperti menarik mundur sejarah dan mengkhianati perjuangan para pendiri Republik,” ungkapnya.
Di sisi lain, lanjut Fadli, organisasi Boedi Oetomo memang pantas dijadikan tonggak penting, karena organisasi ini melakukan kritik terhadap kesenjangan dan ketidakadilan, meskipun pemerintah kolonial telah menerapkan Politik Etis. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dianggap bermasalah, karena sesudah Politik Etis berjalan kurang lebih tujuh tahun, kondisi masyarakat pada kenyataannya tak banyak berubah.
“Pendidikan mereka tetap rendah, dan apalagi kesejahteraannya. Itu sebabnya mereka kemudian melakukan penggalangan dana untuk memajukan pendidikan kaum Bumiputera,” ujarnya.
Sehingga, Fadli menjelaskan, lahirnya etno-nasionalisme pada awal abad ke-20, yang kemudian menjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial, terutama didorong oleh merajalelanya ketidakadilan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial. Sesudah Indonesia merdeka, hal serupa juga pernah mendorong lahirnya gerakan separatisme, baik di masa pemerintahan Soekarno maupun di masa Orde Baru.
“Ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa nasionalisme memang harus diikat oleh keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan hukum, dan keadilan sosial. Tanpa keadilan, tak akan ada nasionalisme,” katanya.
Reporter: DM/Rudi Niwarta
Editor: Romandhon
