Keamanan Maritim di Laut Sulu Dibahas Untuk yang Ketiga oleh Menhan Tiga Negara

Patroli bersama di Laut Sulu antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina/Foto nusantaranews via rimanews

NUSANTARANEWS.CO – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N Lorenzana kembali bertemu untuk yang ketiga dalam rangka membahas keamanan maritim, khususnya di laut Sulu. Penting jaminan kemanan ini dibahas sebab laut Sulu merupakan perbatasan langsung ketiga negara tersebut.

Pertemuan ini dilakukan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa, (2/8). Indonesia selaku tuan rumah menyambut Menhan Malaysia dan Filina yang diwakili oleh Ryamizard Ryacudu. Dalam samputannya, Menhan Indonesia menyebutkan, kerja sama ketiga negara ini untuk segera direalisasikan sebab telah diadakan kesepakatan bersama sebelumnya.

(Baca: Memantapkan Wawasan Kebangsaan dalam Menghadapi Perkembangan Global dan Disintegrasi Bangsa)

Disamping itu, kata Ryamizard, realisasi ini juga sabagai aksi atau reaksi terhadap tantangan keamanan maritim. Dimana penculikan awak kapal masih mara terjadi. “Ini penting untuk segera mengimplementasikan kerja sama trilateral dalam bentuk praktis di lapangan secara terkoordinasi,” tegasnya seperti dikutip antara.

Tentu saja, implementasi kerja sama trilateral ini mengacu pada dokumen Framework of Arrangement (FoA) yang berisi prosedur standar patroli yang ditandangani bersama di Jakarta, 14 Juli 2016. Tidak hanya itu, sebelumnya pembahasan yang sama juga dilakukan di Laos di sela-sela ASEAN Defense Minister Meeting pada Mei 2016 dan di Filipina pada Juni 2016.

(Baca juga: Memantapkan Wawasan Kebangsaan dalam Menghadapi Perkembangan Global dan Disintegrasi Bangsa II)

Bagi Ryamizard agar masalah keamanan di kawasan perairan tiga negara khususnya di Laut Sulu dapat teratasi, implementasi patroli maritim trilateral ini tidak bisa ditunda lagi. Ryamizard pun berharap, ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi dan perdagangan gelap narkotika dapat teatasi pula dengan adanya patroli maritim tersebut.  Bahkan, pihaknya menyebut, upaya penyelematan manusia dan kapal pun juga memerlukan protokol khusus.

Dalam pada itu, posko militer bersama untuk mempermudah mekanisme koordinasi, distribusi informasi dan intelijen perulu dibentuk. Bahkan penting pula diadakan deklarasi bersama untuk menunjukkan bahwa kerja sasa di laut Suhu akan beroprasi. Demikian usul Menhan Indonesia kepada Menhan Malaysia dan Menhan Filipina. (Sule)

(Lihat pula: PERANG MASA KINI: Ancaman, Tantangan Bagi NKRI & Tuntutan Menyikapinya)