NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam program kerjanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Tapi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) program infrastruktur juga telah diusungnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menimbang dan mengkaji infrastruktur di era mana yang lebih realistis.
Menurutnya, mesti terbukti lebih banyak proyek pembangunan yang dieksekusi pada program infrastruktur di era pemerintahan Jokowi, program tersebut dinilainya belum memiliki arah yang jelas.
“Di era pemerintahan Jokowi desain pembangunan infrastrukturnya belum jelas. Jadi dokumen pembangunan infrastruktur masyarakat sulit mendapatkan. Sehingga implikasinya arah kebijakan infrastruktur jadi tanda tanya. Infrastruktur tidak bisa instan, tidak bisa langsung hari ini dananya digelontorkan, besok investasi meningkat,” ujar Sri Hartati di kantornya, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Enny menjelaskan, jika arah pembangunan infrastruktur ini lebih jelas dan diketahui oleh masyarakat luas maka akan berdampak lebih besar terhadap masuknya investasi.
Sekarang, meski pemerintah telah berusaha keras mendorong pembangunan infrastruktur, namun tidak berdampak signifikan pada peningkatan investasi.
“Kalau masyarakat bisa tahu arah, minimal ada kejelasan sehingga dia bisa proyeksikan bisnis apa yang akan dikembangkan. Sehingga in line, oh pemerintah mulai pembangunan infrastruktur di titik tertentu,” kata Sri Hartati.
“Misalnya saya akan investasi saya akan ada guidance. Pasti akan berkontribusi terhadap peningkatan investasi, itu salah satu yang menjadikan mengapa pemerintah sudah mulai bangun infrastruktur tapi tidak ada investasi yang masuk,” imbuhnya.
Sedangkan di era pemerintahan SBY, ada program yang bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun menurut Sri Hartati, proyek infrastruktur dalam program ini masih banyak yang belum teralisasikan.
“Kalau Pak SBY rencana di atas rencana. Rencananya detail, tapi bagaimana rencana direalisasikan tidak ada, sehingga hanya andalkan APBN. Investor swasta tidak ada yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur,” ungkap dia.
Karena itu ia menyampaikan, dalam sisa masa pemerintahannya, Jokowi harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang telah ada sejak dulu tapi tertunda. Hal ini dinilainya akan memberikan kepastian bagi investor yang telah lama menanamkan modal di Indonesia.
“Mestinya, ini yang bisa dilanjutkan. Toh realisasinya sebenarnya melanjutkan. Kan sebenarnya yang di-groundbreaking sudah didesain sejak era SBY dulu. Cuma pertimbangannya perubahan rezim jadi tidak dibungkus MP3EI,” tutur dia.
Reporter: Richard Andika
