HankamPolitik

KASAD : Ada Kelompok Yang Ingin Memutarbalikan Fakta Sejarah

NUSANTARANEWS.COKepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono hadir dalam acara doa bersama memperingati hari pemberontakan kelompok komunis di Indonesia atau lebih dikenal dengan peristiwa G30S/PKI. Dalam peringatan di Lubang Buaya pada tahun lalu itu, KASAD mengingatkan kembali soal kebangkitan PKI.

Kebangkitan ideologi komunis makin terlihat nyata, ada kelompok yang ingin memutar fakta sejarah seolah mereka adalah korban. Saya ingin ingatkan, bahwa komunis sebagai ideologi tidak akan pernah padam,” ujar Mulyono d‎alam sambutannya di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (30/9) lalu.

Menhan Ryamizard mengingatkan pula bahwqa pemberontakan yang menyebabkan tewasnya 6 Jenderal dan 1 Perwira pertama pada peristiwa G30S/PKI 1965 tersebut merupakan kelompok yang mencoba mengusik kedaulatan NKRI.

“Saya ingatkan yang PKI-PKI ini ya, saya ini menteri pertahanan, saya tidak ingin terjadi keributan di negara ini,” ujar Ryamizard saat diwawancarai wartawan di sela pelepasan prajurit yang dilepas ke perbatasan RI-Papua Nugini di Pelabuhan Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (9/5/2016).

Baca Juga:  Usung Kader Sendiri, Inilah Daerah di Jawa Timur Diyakini Golkar Menang di Pilkada 2024

Sementara pemerintah saat ini memang sedang menggodok kebijakan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi di masa lalu. Memang sudah selayaknya bila seluruh masalah yang menyangkut tragedi kemanusiaan diselesaikan secara komprehensif seperti peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948, G30S/PKI 1965, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, dan sebagainya.

Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kebijakan itu perlu sosialisasi mendalam. Agar niat yang baik itu bisa berjalan perlu proses dan disosialisasikan ke seluruh jajaran dan masyarakat, jangan sampai salah interpretasi dengan apa yang dimaksud rekonsiliasi dan bagaimana konsepnya, tentu semuanya harus memahami,” kata Badrodin.

Pada kesempatan berbeda, Jenderal Badrodin Haiti, juga menyampaikan kepada awak media bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden meminta kepada para penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas-aktivitas yang menunjukkan identitas PKI atau komunisme. (AS/Diolah dari berbagai sumber)

Related Posts

1 of 5