NUSANTARANEWS.CO – Tradisi mudik lebaran di Indonesia, Juli 2016 berakhir pilu. Sebuah tragedi kemacetan horor di tol Brebes Timur, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Menurut data BNPB, sedikitnya 17 pemudik merenggang nyawa akibat kemacetan parah. Korban meninggal karena mengalami stres, lelah dan kecelakaan lalu lintas akibat kemacetan panjang yang tak mampu diurai. Tragedi nahas ini dikenal dengan istilah Brebes Exit (Brexit).
Tragedi memilukan ini jadi pukulan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Awalnya, Presiden Jokowi telah membangun sekaligus Jalan Tol Brebes untuk memperlancar arus mudik menjelang perayaan lebaran Idul Fitri 2016. Pada saat yang sama, kampanye konsep atau kebijakan zero accident yang selalu dikampanyekan menjelang musim mudik 2016 tidak terlaksana alias gagal.
Akibat tragedi ini, pemerintahan yang dipimpin Jokowi mendapat sorotan tajam. Lebih-lebih pasca tragedi Jokowi dinilai tidak ada niatan baik untuk sekadar meminta maaf, khususnya kepada para korban, serta pemudik.
“Jadi pertanyaan memang, kenapa Presiden Jokowi tak kunjung mau minta maaf ke publik, khususnya kepada pemudik yang menjadi korban ‘neraka macet’ di Jalan Tol Brebes. Anehnya, yang minta maaf justru pejabat yang tidak berkaitan dengan urusan mudik, seperti Mendagri dan Menko Polhukam,” cetus Ketua Presidium Indo Police Wacth, Neta S Pane kepada Nusantaranews di Jakarta, Selasa (12/7).
Menurutnya, ada dua alasan, kenapa presiden harus minta maaf. Pertama, saat meresmikan Tol Pejagan-Pemalang pada 16 Juni 2016, Jokowi mengatakan, ‘bagi saudaraku yang akan mudik saat Lebaran, perjalanan menuju kampung halaman akan bisa lebih cepat melalui jalan tol ini’. Faktanya, pemudik terjebak macet selama 25 jam di tol tersebut. Kedua, instansi yang bertanggungjawab, seperti Menteri Perhubungan, Polri, Kakorlantas, dan Kapolda Jateng tak kunjung mau minta maaf kepada masyarakat.
Kritik tajam terkait tragedi nahas ini selanjutnya datang dari Direktur for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK gagal mengorganisasi arus mudik 2016.
“Sudah semestinya pejabat yang bertanggungjawab dalam mudik 2016 ini mundur dari jabatannya karena terbukti secara nyata gagal total dalam mengorganisasi pemudik tahun 2016. Janji Jokowi di bawah kepemimpinannya Negara akan hadir dalam persoalan rakyat terbukti hanyalah pepesan kosong atau cerita kosong banget,” kritik Uchok. (Sego/ER)
