Politik

Kader Nasdem: Surya Paloh Kehilangan Legitimasi Politik dan Demokrasi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. (Foto: haryphotography)
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. (Foto: haryphotography)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dinilai telah kehilangan legitimasi moral sebagai tokoh politik dan demokrasi. Prinsip-prinsip dasar dan pilar utama demokrasi diabaikan, bahkan ditabrak dengan sengaja atas nama saran dan pendapat dari Majelis Tinggi Partai Nasdem.

“Nama Partai Nasdem telah memberi sinyal kuat tentang dominannya pesan-pesan politik tentang demokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola partai. Namun sayang, dalam prakteknya sangat melenceng jauh, bahkan keluar dari pondasi utama demokrasi,” ujar kader Partai Nasdem Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta Rabu (7/11/2018).

Baca juga: Surya Paloh Digugat Karena Ilegal Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem

Kata Kisman, berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor : M.HH.03.AH.11.01 tertanggal 06 Meret 2013 dan Pasal 21 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem, Surya Paloh telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tanggal 6 Maet 2018.

Dengan demikian, lanjut dia, semua keputusan yang ditandatangani Surya Paloh setelah tanggal 6 Meret 2018 tidak memiliki landasan hukum, bahkan ilagal.

Baca juga: Gus Choi: Kader Partai Nasdem Harus Sesuai Harapan Pak Surya Paloh

Baca Juga:  Sumbang Ternak Untuk Modal, Komunitas Pedagang Sapi dan Kambing Dukung Gus Fawait Maju Pilkada Jember

Sangat sulit untuk dipahami dan dipercaya kalau Partai Nasdem sampai bisa mengabaikan kongres dengan alasan apapun, kata Kisman. Pasalnya, bagaimana mungkin nama Partai Nasdem yang merupakan kependekan dari kalimat Nasional Demokrat tersebut seperti lupa, tidak tahu atau tidak memahami dan tidak menganggap penting kongres partai sebagai prinsip-prinsip dasar dari mekanisme berdemokrasi.

“Harusnya sebelum tanggal Maret 2018 Partai Nasdem sudah melakukan kongres untuk memilih Ketua Umum Partai yang baru. Sayangnya, sampai hari ini kongres Partai Nasdem belom melakukan kongres untuk memilih Surya Paloh kembali sebagai Ketua Umum,” sebutnya.

Baca juga: 6 Partai Politik Ini Butuh Keajaiban Lolos Ambang Batas Parlemen

Padahal, kongres bisa saja dilaksanakan kurang dari setengah hari seperti Partai Gerindra ketika memilih Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum pada 6 Februari 2015 ,” ujar Kisman

Menurut Kisman, kondisi ini membuat Surya Paloh kini kehilangan legitimasi sebagai tokoh politik dan demokrasi. Apapun yang disampaikan Surya Paloh hari ini tentang demokrasi menjadi hambar, bahkan terkesan bohong-bohongan belaka. Penyebabnya, tidak ada keseriusan atau kesungguhan Surya Paloh untuk menerapkan mekanisme demokrasi dalam mengelola partai.

Baca Juga:  Tanah Adat Merupakan Hak Kepemilikan Tertua Yang Sah di Nusantara Menurut Anton Charliyan dan Agustiana dalam Sarasehan Forum Forum S-3

Baca juga: Partai Politik Gagal Pengkaderan

Setelah mengetahui kondisi Surya Paloh dan Partai Nasdem yang demokrasi ini, publik bisa saja membuat penafsiran yang bermacam-macam. Misalnya, Partai Nasdem belum menjadi penguasa negara saja, tidak merasa perlu melaksanakan kongres partai. “Jangan-jangan nanti kalau kader Partai Nasdem ditakdirkan menjadi penguasa negara, bisa juga menunda atau lupa untuk melaksanakan pemilu,” katanya.

Alasan menunda pemilu itu bisa bermacam-macam. Misalnya, kesibukan pemerintah dalam mengelola negara dan pemerintahan, sehingga pemilu perlu ditunda satu sampai dua tahun ke depan. Seperti alasan Partai Nasdem menunda Kongres karena kesibukan menghadapi tahap-tahapan pemilu 2019. Kalau meminjam istilah temanku Pandapotan Lubis, apa kata dunia kalau partai politik sampai mengabaikan kongres!,” kata Kisman.

Baca juga: Pakta Integritas Merupakan Batu Uji Kehendak Politik Parpol

Padahal kongres atau munas adalah forum pengambil keputusan tertinggi partai atas jabatan Ketua Umum. Selain itu, sebagai ajang perbaikan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kebutuhan politik kekinian. Kongres juga sebagai wadah untuk mengevaluasi kepengurusan partai selama lima tahun masa tugasnyan,” kata Kisman.

Baca Juga:  Sholawatan, Khofifah Ajak Masyarakat Jatim Doakan dan Pilih Prabowo-Gibran Sekali Putaran

Kenyataan ini tidak terjadi di Partai Nasdem. Seperti kata orang kampung, lain yang dipidatokan oleh Ketua Umum, lain pula yang tertulis di manifesto Partai Nasdem, serta lain lagi yang dipraktekan di lapangan.

Baca juga: Parpol Minus Pendidikan Politik

Menurut Kisman, perbedaannya ibarat langit dan bumi. Sementara kepincangannya susah digambarkan dengan kata-kata. Sebab partai politik tanpa kongres atau munas ini tidak ditemukan rumusannya dalam kamus dasar dan buku-buku tentang partai politik di muka bumi ini.

“Satu-satunya partai politik yang ada di China dan sangat otoriter saja masih ada kongres. Begitu juga dengan partai politik yang didirikan dan dilahirkan oleh para pensiunan jenderal bintang empat dan bintang tiga di Indonesia juga masih ada kongres atau munas. Contohnya, Wiranto dengan Partai Hanura, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat dan AM Hendropriyono dengan Partai PKPI,” tandasnya.

Baca juga: Kredibiltas Partai dan Wabah Korupsi

Pewarta: Banyu Asqalani
Editor: Almeiji Santoso

Related Posts

1 of 3,150