NUSANTARANEWS.CO – Demo Damai 4 November 2016 diwarnai kericuhan di saat-saat sebagian massa aksi pulang. Kericuhan terjadi dianggap karena ada provokasi dari beberapa massa aksi yang masih bertahan di depan Istana Kepresidenan.
Atas kericuhan tersebut, Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 5 kader HMI, Selasa (8/11) dini hari tadi. Salah satu yang ditangkap adalah Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Amijaya. Walaupun setelah beberapa jam diperiksa, Amijaya dilepaskan. Sementara 4 kader lainnya ditetapkan jadi tersangka.
Baca juga: Tepat Tengah Malam, Ketum dan Sekjen HMI Diciduk Aparat
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane dengan tegas menyatakan agar jajaran kepolisian jangan memunculkan kegaduhan baru, dengan cara menangkapi aktivis HMI pasca demo 411. Apalagi cara cara penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian lebih mengedepankan arogansi kekuasaan.
“IPW mengingatkan, aktivis HMI bersama para ustad, habib, ulama, dan ratusan ribu umat Islam lainnya melakukan demo 411 karena Polri dinilai lamban dalam memproses kasus Ahok. Ketika aktivis mahasiswa berdemo dan terjadi benturan, kenapa mereka yang cenderung dikriminalisasi dan langsung ditangkap. Sementara sumber masalahnya, Ahok yang dituduh menistakan agama cenderung dipolemikkan Polri dan kepolisian tidak main tangkap dalam kasus Ahok,” papar Neta dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (8/11).
Lihat pula: 5 Aktivis HMI Diringkus Polisi
Pada mulanya, kata Neta, dalam menangani kasus demo 411, Polri sudah bekerja profesional, proporsional, dan elegan. Tapi kenapa pasca demo 411, aparat kepolisian justru mempertontonkan arogansi, main tangkap, dan jemput paksa.
“Kenapa Polri cenderung menggunakan cara-cara Orde Baru dalam menghadapi aktivis mahasiswa. Polri harusnya menyadari bahwa peran mahasiswa dan aktivis sangat besar dalam menumbangkan kekuasaan Orde Baru hingga nasib Polri bisa seperti sekarang ini,” ujar dia.
Baca: 5 Kader HMI Ditangkap Polisi Tanpa Perlawanan
Menurut Ketua Presidium IPW, jika Polri benar-benar bekerja profesional tentu tidak ada diskriminasi. Dalam menangani kasus Ahok misalnya, Polri juga harus bekerja secepat menangkapi aktivis HMI.
“Selain itu Polri juga harus mengusut rekaman video yang beredar di masyarakat dimana ada pejabat Polri yang memprovokasi massa ormas keagamaan untuk menyerang aktivis HMI. Tapi kenapa video ini tidak diusut dan malah aktivis HMI yang dikriminalisasi,” tambah Neta.
Karena itu, lanjut Neta, IPW berharap jajaran Polri bekerja profesional dan proporsional serta tidak mengedepankan arogansi, sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan baru. Jika mengedepankan arogansi, dengan cara menangkapi aktivis HMI, Polri bisa dituding tidak independen dan cenderung mengalihkan perhatian publik dari kasus Ahok.
Baca pula: 5 Kader HMI Ditangkap Polda, HMI MPO Akan Berikan Bantuan Kuasa Hukum
“Dampaknya, bukan mustahil akan muncul masalah baru, yakni mahasiswa dan aktivis akan melakukan aksi demo untuk mengecam Polri, yang ujung-ujungnya bisa membenturkan polisi dengan mahasiswa, yang merusak citra Polri,” tandasnya. (red-02)
