NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo sangat ambisius dengan target penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan (Tol) sepanjang 1.167 kilometer di pulau Jawa bisa dituntaskan pada akhir tahun 2019 mendatang.
Jokowi mengakui bahwa setiap bulan, dia menargetkan ada jalan Tol yang akan diresmikan. Dari total panjang tol yang mencapai 1.167 Km, sampai saat ini baru separuhnya beroperasi atau sekitar 561 Km.
“Kalau kinerjanya seperti ini terus, Insya Allah diakhir tahun 2019 bisa selesai semuanya,” ujarnya Gerbang Tol (GT) Warugunung, Surabaya, Selasa (19/12) saat meresmikan pengoperasian jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) Seksi IB, II dan III ruas Sepanjang-Krian, Selasa (19/12).
Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, Seksi II, dan Seksi III ini dilakukan menyusul surat keputusan laik jalan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor AJ.409/1/9/DRJD/2017 tanggal 1 November 2017, dan Berita Acara Evaluasi Laik Fungsi Nomor BA.202.2/BPJT/JL.03.04/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
Dengan diresmikannya pengoperasian ketiga seksi tersebut, maka Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan total sepanjang 36,27 Km telah beroperasi sepenuhnya.
Jalan tol yang membentang dari Kota Surabaya hingga Kota Mojokerto ini dikelola oleh PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (PT JSM) yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Nilai investasi jalan tol yang melewati 4 wilayah kota/kabupaten ini sebesar Rp 4,98 triliun dengan kepemilikan mayoritas saham sebesar 55 persen oleh Jasa Marga, 25 persen oleh PT Moeladi, dan 20 persen oleh PT Wijaya Karya.
Dengan beroperasinya seluruh seksi Jalan Tol Surabaya – Mojokerto berarti semakin menghubungkan proyek Jalan Tol Trans Jawa yang akan membentang dari Merak hingga Banyuwangi.
Jalan Tol Surabaya – Mojokerto diharapkan dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya di Pulau Jawa.
Jokowi menegaskan, proyek ini dilakukan secara cepat karena pemerintah sedang menyiapkan daya saing produk Indonesia terhadap negara lain.
Sepeerti diketahui, untuk mendukung ambisinya tersebut, Presiden Jokowi telah membuat regulasi sebagai payung hukum guna merealisasikan mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dapat melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan untuk dapat direalisasikan lebih cepat.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diputuskan sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 2 program, yakni program kelistrikan dan program industri pesawat terbang.
Untuk keseluruhan 245 proyek dan 2 program yang termasuk dalam daftar PSN, dibutuhkan estimasi total pembiayaan sebesar Rp 4.197 Triliun dengan sumber pendanaan dari APBN sebesar Rp 525 Triliun, BUMN/D sebesar Rp 1.258 Triliun, dan Swasta sebesar Rp 2.414 Triliun. (Banyu)
