Omongan Jokowi soal pilih capres jangan sembrono itu arogan dan tidak menghormati Golkar sebagai partai politik.
Oleh: Muslim Arbi
Beberapa hari lalu, Golkar diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo agar jangan memilih capres secara sembrono?
Omongan Jokowi yang disampaikan saat menghadiri acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar itu terkesan sangat arogan dan tidak menghormati Golkar sebagai partai politik yang berdaulat – karena Jokowi bukanlah Dewan Pembina Golkar. Jokowi adalah Petugas Partai PDIP, dan sampai saat ini masih.
Tugas Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bukanlah ngurusi soal Capres.
Omongan itu seolah dia telah menjadi “King Maker”. Wong dia jadi presiden juga bersandar dan mengandalkan dukungan koalisi ko, bukan mau dia sendiri. Iya kan?
Apakah dia sendiri tanpa koalisi bisa menjadi presiden? Tentu tidak bukan?
Soal penentuan capres adalah murni ditentukan oleh masing-masing partai. Memilih capres itu adalah urusan internal rumah tangga Golkar. Omongan Jokowi ke Golkar itu jelas mencerminkan jiwa anti-demokrasi dan otoriter.
Apakah omongan Jokowi ke Golkar itu menyinggung Nasdem? Dan menganggap mendeklarasikan Anies Baswedan itu sembrono? Mbo ya mikir dulu atuh!
Seharusnya Jokowi tidak perlu mengeluarkan omongan “memilih capres sembrono”. Hal itu sama saja dengan menghina Surya Paloh, Nasdem, dan Anies Baswedan. Karena saat ini yang mendeklrasasikan capres baru Anies dan Nasedem.
Selain itu, omongan Jokowi juga seakan-akan menyinggung Megawati dan ketum-ketum partai lain. Seolah-oleh memilih capres itu harus dengan persetujuannya?
Jika demikian halnya maka akan kacaulah kancah politik di tanah air, karena presiden bisa ikut campur urusan internal parpol terutama dalam urusan memilih presiden.
Sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan dan merangkap sebagai Petugas Partai PDIP, statemen Jokowi di depan Golkar itu tentu akan menjadi blunder.
Sebaiknya Jokowi segera meralat omongan itu. Agar tidak terkesan campur tangan dalam urusan Capres dan internal partai-partai. Karena urusan memilih capres itu bukan kewenangannya. (*)
Mojokerto, 29 Oktober 2022
