Connect with us

Peristiwa

Jokowi Harus Bertanggungjawab atas Kematian Pemudik di Tol Brebes

Published

on

Kemacetan di Brebes Timur/Foto via Halloapkabar

Kemacetan di Brebes Timur/Foto via Halloapkabar

NUSANTARANEWS.CO – Jokowi Harus Bertanggungjawab atas Kematian Pemudik di Tol Brebes. Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (12/7/2016) mengatakan kasus kematian pemudik akibat ‘neraka macet’ di tol Brebes jangan dipandang enteng dan dianggap sepele. Jokowi harus ikut bertanggung jawab terhadap kasus ini karena saat meresmikan Tol Brebes sebelumnya, presiden mengatakan jalan tol ini dibangun untuk memperlancar arus mudik.

“Ind Police Watch (IPW) mengecam keras sikap elit pemerintah yang menganggap enteng kasus kematian akibat ‘neraka macet’ di Tol Brebes. Ucapan Menteri Perhubungan dan Kakorlantas serta pejabat lainnya yang menganggap enteng kasus kematian ini sangat menyakitkan keluarga korban dan menunjukkan betapa para pejabat itu tidak amanah,” ujar Neta.

Alasan bahwa infrastruktur dan lebar jalan sangat terbatas sementara jumlah arus mudik melonjak, menunjukkan bahwa para pejabat yang ada tidak paham dengan tugasnya. “Semua orang juga tahu bahwa lebar jalan cuma segitu-gitunya, sebab itu diperlukan jendral bintang 2 jadi Kakorlantas dan Kapolda Jateng agar bisa melakukan rekayasa lalulintas serta mengantisipasi kondisi darurat,” tegasnya.

Ia berpendapat, kalau kemudian para pejabat itu cuma pasrah dengan infrastruktur yang ada, sebaiknya jabatan Kakorlantas dan Kapolda Jateng cukup dipegang polisi berpangkat Bripka saja, yang memang wawasannya terbatas. “Para pejabat ini lupa bahwa saat meresmikan Tol Brebes, jokowi berjanji tol itu untuk memperlancar arus mudik. Tapi sayangnya, para pejabat yang ada tidak tanggap dengan keinginan presiden,” cetus Neta.

Untuk itu, menurutnya Jokowi perlu melakukan tiga langkah pasca neraka mudik 2016’. Pertama, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga korban tewas di ‘neraka mudik’. Kedua, segera mencopot Menteri Perhubungan, Kakorlntas, dan Kapolda Jateng. Ketiga, mengevaluasi mudik 2016 untuk kemudian membuat keputusan bahwa mudik lebaran dijadikan kondisi darurat, sehingga perlu ada koordinator tanggap darurat di musim liburan, terutama saat mudik Lebaran.

Baca Juga:  KPK Bantah Tudingan SBY

“Koordinator tanggap darurat tidak hanya menyiapkan rekayasa lalulintas tapi juga menyiapkan fasilitas dalam kondisi darurat di jalur ‘neraka macet’,” ujarnya.

Neta menambahkan, koordinator tanggap darurat tidak hanya menyiapkan rekayasa lalulintas tapi juga menyiapkan fasilitas dalam kondisi darurat di jalur ‘neraka macet’, seperti helikopter untuk evakuasi, tim dokter, pasukan sepeda motor polisi sebagai kendaraan taktis, dan pasukan pemadam kebakaran. Bayangkan jika dalam ‘neraka macet’ itu ada mobil yang terbakar, apa yang akan terjadi. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi. Sebab sebelumnya juga tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kemacetan parah di jalur mudik bisa membuat tewas belasan pemudik yang kecapaian.

Sebenarnya Polri sudah memiliki pasukan untuk itu,seperti Polisi Udara yang memiliki helikopter evakuasi, lalu Kedokteran Kepolisian yang bisa diterjunkan ke lokasi kemacetan atau pasukan sepeda motor yang selama ini hanya digunakan untuk menghalau demonstrasi bisa dimanfaatkan. Tapi semua itu tidak digunakan akibat masih tingginya egosektoral di Polri dan tidak pahamnya Kakorlantas  Polri dalam menjalankan tugasnya mengendalikan ‘neraka mudik’ di Brebes.

“Tentunya, kita tidak ingin kasus yang sama terulang, setelah kemacetan parah liburan Natal 2015 dan ‘neraka mudik’ 2016, akan muncul ‘neraka neraka’ lain di Pantura. Untuk itu Jokowi harus bersikap tegas membersihkan jajaran pemerintahnya agar mau bekerja profesional, tanggap, paham akan kondisi yang ada dan tidak mudah menyalahkan masyarakat yang sudah menjadi korban. Sehingga “neraka mudik” 2016 tidak terulang lagi,” punngkasnya. (red/sego)

Loading...

Terpopuler