Politik

Jokowi Disebut Berani Berbohong Di Depan Orang yang Membantunya

Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin Saat Debat Perdana Pilpres 2019, (Foto Antara/Sigid Kurniawan)
Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Jokowi dan Ma’ruf Amin Saat Debat Perdana Pilpres 2019, (Foto Antara/Sigid Kurniawan)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam diskusi publik bertajuk Jejak-Jejak Kebohongan Jokowi? pada Selasa, 22 Januari 2019, Pemerhati Polhukam pada Lembaga Pengkajian Strategis Politik, Hukum, HAM dan Keamanan (LPSPH2K), Nicholay Aprilindo menyebut calon presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berani berbohong di depan orang yang telah membantunya.

“Inilah yang saya bisa menyimpulkan kebohongan yang disampaikan oleh Jokowi. Dia berani berbohong di depan orang yang mengeluarkan uang kepadanya,” kata Nicholay di kawasan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Said Didu Minta Pencitraan Berbasis Kebohongan Harus Dihentikan

Pernyataan Nicholay ini merujuk pada statemen Jokowi saat debat perdana pada Kamis (17/1) lalu, yang mengklaim dirinya tak mengeluarkan uang ketika maju menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Mendengar pernyataan itu, Kata Nicholay, Prabowo saat itu langsung memberi sinyal dengan senyuman sambil menunjuk ke arah Hashim Djojohadikusumo, yang menyumbang dana bagi Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI 2012.

“Dia (Jokowi) mungkin tersentak sadar. Pak Prabowo tahu itu. Tapi kalau kita lihat gesture pak Prabowo, dia senyum sambil menunjuk Hashim. Ini kan namanya kebohongan,” jelas Nicholay.

Baca Juga:  Asisten Administrasi Umum Nunukan Buka Musrenbang Kewilayahan Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025

Sementara itu pada kesempatan yang sama, mencermati pembangunan ruas jalan tol yang dibangga-banggakan Jokowi, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menegaskan itu bukan prestasi Jokowi. “Jalan tol ini selalu dibangga-banggakan, pencitraan berbasis kebohongan ini harus kita tutup,” kata Said Didu.

Soal pembangunan jalan tol ini, lanjut dia sudah dilakukan dirancang sejak lama. Tercatat sejak tahun 1990-an. Dimana road map tersebut dibentuk di bawah pemerintahan Soeharto.

Bahkan untuk lelang proyek-proyek jalan tol itu sendiri kata dia, sudah dilakukan sejak tahun 1997. Pada 2004 di bawah kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kemudian dilakukan evaluasi dan mendapati adanya persoalan terkait proyek pembangunan tersebut.

Editor: Romadhon

Related Posts

1 of 3,111