Connect with us

Ekonomi

Jokowi Dinilai Menasbihkan Diri Neolib, NSEAS: Dia Cuma Ikuti Arus

Published

on

Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior NSEAS. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Layar pertunjukan pembangunan infrastruktur rezim Joko Widodo terbuka lebar. Publik dapat melihat dan menilai dari mana sumber dana yang digelontorkan yakni terdapat investasi dan piutang dari pihak asing.

Sejumlah pihak menuding pemerintahan Jokowi sebagai bagian dari kaum neoliberal. Pasalnya Jokowi dinilai lebih pro kepentingan asing daripada kepentingan rakyat Indonesia.

Peneliti senior NSEAS Muchtar Effendi Harahap menegaskan bahwa, perspektif neolib di Indonesia sudah berlangsung lama, terutama sejak era SBY tahap pertama. “Era Jokowi juga melanjutkan tanpa merasa salah sekalipun partai pendukung beliau acapkali klaim bela orang kecil dan nasionalisme,” katanya kepada NUSANTARANEWS.CO, Kamis (8/2/2018).

Baca: Presiden Jokowi Dinilai Telah Menasbihkan Diri Sebagai Penganut Paham Neoliberal

Namun demikian, pihaknya menganggap Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekedar mengekor saja alias tak punya pondasi kuat untuk menjadikan diri sebagai kaum neolib.

“Saya percaya, Jokowi cuma ikutan saja dan tidak memiliki pengetahuan akademis cukup tentang kapitalisme internasional, liberalisme ekonomi dan juga neoliberalisme atau neolib. Dia cuma ikuti arus perjalanan politik ekonomi berdasarkan perspektif atau mazhab neolib saja,” jelas Muchtar.

Baca juga: Rezim Neoliberalisme Presiden Jokowi

Oleh karena itu, peneliti senior NSEAS itu mengangga kerangka berpikir Jokowi sebagai pucuk pimpinan negeri ini sangat mengutamakan investasi atau keterlibatan korporasi asing untuk pemanfaatan SDA (sumber daya alam) di Indonesia.

“Jokowi ini sarjana Kehutanan, bukan SDA,” ujarnya.

Sebelumnya, politisi GERINDRA DPD DKI Jakarta Bastian P Simanjuntak menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tentang kekayaan alam Indonesia, menasbihkan dirinya sebagai penganut paham neoliberal.

“Pernyataan Jokowi sekaligus menasbihkan dirinya sebagai penganut paham neoliberal dan tidak menjunjung tinggi konstitusi. Barangkali kalau yang menyatakan demikian rakyat atau sebuah organisasi akan dianggap makar. Tapi karena yang menyatakan demikian Presiden maka tidak dianggap makar,” tegas Bastian, Rabu (7/2/3018) malam.

Pewarta/Editor: Achmad S.

Komentar

Advertisement

Terpopuler