NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman (PK) menilai pernyataan keras Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) selain tidak elegan juga memperburu reputasi pemerintah kabinet kerja dalam menanggapi kritik poltisi senior Amien Rais terhadap program Joko Widodo bagi-bagi sertifikat tanah kepada rakyat.
“Jokowi harus tegur pembantunya (LBP, red) yang satu ini. Karena telah memperjelek reputasi pemerintahan Jokowi,” ujar Pediri saat dihubungi NUSANTARANEWS.CO, Selasa (20/3/2018) malam.
Baca:
PK Sebut Tanggapan Luhut untuk Amien itu Premanisme yang Dipertontonkan tanpa Malu
Tindakan Premanisme Mengancam Amien Rais
Din Syamsuddin Imbau Amien-Luhut Saling Memaafkan, Tanggapan Istana Adem
Sebelumnya, dalam pemberitaan media online nasional, Amien Rais menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Ia menyebut, program sertifikat tanah itu sebagai pengibulan. Sebab, 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi didiamkan oleh pemerintah.
Menanggapi kritikan tersebut, Luhut Binsar Panjaitan bereaksi keras dan meminta agar para senior tak asal berkomentar. Menurutnya, pemerintah tak anti-kritik namun kritik yang disampaikan haruslah kritik yang membangun.
“Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Akan tetapi, jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” kata Luhut.
Demi menghindari polemik berkepanjangan, Pedri menyarankan kepada Luhut, jika memang memang ia memiliki kebenaran supaya mengadakan debat terbuka dengan Ketua Dewan Pembina Partai Amant Nasional tersebut.
“Jika Luhut merasa benar kenapa tidak menantang Pak Amien debat terbuka? Adu data dan argumen adalah cara yang gentlement,” kata Pedri.
Disamping itu, ia juga setuju dengan imbauan Ketua Dewan Pertimbangan Manjelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin kepada kedua pihak untuk saling memaafkan. “Saling memaafkan adalah sikap kesatria dan negarawan,” kata Din di Jakarta, Selasa (20/3).
“Tapi memaafkan bukan berarti yang disampaikan Pak Amien salah. Soal ketimpangan penguasaan lahan itu fakta, dan tidak terjawab oleh program distribusi lahan Jokowi,” ujar Pedri.
Pewarta: Achmad S.
Editor: M. Yahya Suprabana
