NUSANTARANEWS.CO – Jokowi Dikecam Karena Tak Berniat Meminta Maaf atas Tragedi Nahas di Tol Brebes. Presiden Joko Widodo tampak enggan meminta maaf kepada publik atas peristiwa nahas tewasnya sejumlah pemudik akibat kemacetan di tol Brebes saat mudik lebaran 2016. Sikap Jokowi menuai pertanyaan. “Jadi pertanyaan memang, kenapa Presiden Jokowi tak kunjung mau minta maaf ke publik, khususnya kepada pemudik yang menjadi korban ‘neraka macet’ di Jalan Tol Brebes. Anehnya, yang minta maaf justru pejabat yang tidak berkaitan dengan urusan mudik, seperti Mendagri dan Menko Polhukam,” cetus Neta S Pane kepada Nusantaranews di Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Ind Police Watch mendesak dengan sangat Jokowi segera meminta maaf melalui pernyataan dari dirinya sendiri sebagai seorang presiden sekaligus meakili pemerintah, dan bukan malah diwakili Menkopolhukam dan Mendagri yang senyatanya memang bukan urusan kedua kementerian itu.
“Ada dua alasan, kenapa presiden harus minta maaf? Pertama, saat meresmikan Tol Pejagan-Pemalang pada 16 Juni 2016, Jokowi mengatakan, ‘bagi saudaraku yang akan mudik saat Lebaran, perjalanan menuju kampung halaman akan bisa lebih cepat melalui jalan tol ini’. Faktanya, pemudik terjebak macet selama 25 jam di tol ini. Kedua, instansi yang bertanggung jawab, seperti Menteri Perhubungan, Polri, Kakorlantas, dan Kapolda Jateng tak kunjung mau minta maaf ke masyarakat,” jelas Neta.
IPW memantau, penyebab kemacetan di tol Brebes karena sejumlah hal seperti jalan rusak di Pantura dan lampu traffic yang berdampak ke tol Brebes. Selanjutnya, kata Neta, volume kendaraan membludak, kurang sigapnya petugas (setelah macet baru diatur), fasilitas rest area kurang memadai dengan kebutuhan, pemudik kurang dapat informasi soal kemacetan di Brebes, keberadaan jalan alternatif kurang diinformasikan.”Polri tidak melakukan pantauan udara, koordinasi antar aparat di lapangan sangat buruk, tidak ada pejabat berwenang yang turun ke lapangan saat terjadi stagnasi 25 jam tersebut, dan lain-lain,” paparnya.
“Korban meninggal terjadi karena korban tidak dapat mencapai pertolongan medik pada waktunya. Sementara petugas medis/paramedis tidak mampu mencapai korban secepatnya (terbatasnya batas waktu/golden time reversibilitas kedaruratan medik). Sebenarnya, jajaran bawah Polri pernah menyarankan agar adanya keterlibatan dan keterpaduan stakeholders terkait, seperti Korlantas, Kementerian Kesehatan, Polisi Udara, Kedokteran Polri, dan Jasa Raharja, untuk dapat mendekatkan pelayanan medik di jalur mudik. Sehingga bisa mendekatkan Polri dengan pemudik atau korban untuk kemudian membawanya ke pusat pelayanan medik terdekat (evakuasi medik) melalui pelayanan ‘ambulans udara’. Tapi saran ini tidak pernah ditanggapi!,” kecam Neta.
Ia menambahkan, padahal, saat ini Dokpol Pusdokkes Polri di bawah kendali Subbidang Kesehatan Kamtibmas (Keskamtibmas) memiliki dua orang Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, yang mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan kegiatan evakuasi udara. Selain itu, Polri memiliki beberapa paramedik dan petugas lapangan yang pernah dilatih untuk melakukan evakuasi medik udara dan beberapa RS Bhayangkara memiliki heliped untuk menerima evakuasi udara.
“Tapi kenapa semua itu tidak dikerahkan. Ini disebabkan elit-elit di kepolisian tidak peka, tidak memiliki kepedulian, tidak paham dengan tugas-tugas profesionalnya, dan tidak serius melayani masyarakat. Para elit itu terlalu asyik berada di zona nyaman hingga tidak lagi peka dan kreatif. Terbukti hingga kini mereka tidak mau minta maaf dan malah cenderung menyalahkan pemudik. Inilah yang harus segera dibongkar Jokowi dengan revolusi mental dan ini akan menjadi tugas berat bagi Kapolri baru, Tito Karnavian. Sehingga libur Natal dan mudik Lebaran ke depan tidak lagi menjadi ‘neraka’ bagi pemudik,” demikian IPW. (red/sego)
