Connect with us

Politik

Jokowi Dekati Umat Islam, Pengamat: Sebuah Upaya Tidak Efektif

Published

on

KIP (Konferensi Islam dan Peradaban) HTI di Bogor. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Langkah politik Presiden Joko Widodo mendekati umat Islam dikritik. Hal itu dinilai semata-mata untuk mendulang suara guna mempersiapkan diri menyambut perhelatan akbar Pemilu (Pilpres) 2019 mendatang. Tetapi, diterbitkannya Perppu Ormas yang secara eksplisit menyerang umat Islam itu menjadi batu sandungan tersendiri bagi Jokowi.

Pengamat politik dari NSEAS, Muchtar Effendi Harahap menilai, bahwa langkah Jokowi mendekati umat Islam untuk kepentingan Pilpres 2019 merupakan sebuah upaya tidak efektif. Pasalnya, terbitnya Perppu Ormas banyak yang menilai sebagai bukti nyata eks Walikota Solo itu tidak melindungi umat Islam Indonesia secara keseluruhan.

Dalam pandangan Muchtar Effendi, diterbitkannya Perppu Ormas dan dibubarkannya HTI tanpa pengadilan adalah dua kebijakan paling mencolok Jokowi. Dan itu dipandang sebagai langkah yang tidak komprehensif karena nyatanya umat Islam di Indonesia banyak tergabung di dalam berbagai macam ormas.

Memang, tidak ada data resmi yang menyebutkan berapa jumlah anggota HTI dan simpatisannya. Sebab data itu bersifat pribadi. Hanya HTI sendiri yang tahu berapa jumlah mereka secara fisik. Begitu pula soal aset-aset HTI. Tapi, pada setiap kesempatan, terutama saat menggelar acara KIP (Konferensi Islam dan Peradaban) jumlah mereka jelas tak sedikit. Menurut data SMRC, dari 28,2 persen masyarakat Indonesia yang tahu tentang perjuangan HTI, 56,7 persen mengetahui HTI memperjuangkan gagasan khilafah dan 68,8% warga menyatakan menolak perjuangan ormas yang gemar meneriakkan khilafah Islamiyah ini.

Dengan diterbitkannya Perppu Ormas dibarengi pembubaran HTI, Muchtar Effendi menilai sudah cukup untuk mengatakan Jokowi telah bersikap anti umat Islam.

Loading...

“Beliau (Jokowi) dinilai bersikap anti umat Islam. Hal ini semakin dipercaya setelah Jokowi menerbitkan Perppu Ormas dan membubarkan tanpa pengadilan ormas HTI,” katanya di Jakarta, Rabu (2/7/2017).

Baca Juga:  Pilpres 2019 Tidak Ada Gunanya (1)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dan selang beberapa hari kemudian, pemerintah mencabut status badan hukum HTI. Dengan kata lain, HTI dibubarkan.

Muchtar Effendi mengingatkan, dengan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 berarti sama halnya Jokowi telah mengambil risiko politik karena aksi protes dan kecaman terus berlangsung. Belum lagi soal sweeping anggota HTI di lembaga-lembaga pemerintahan. Artinya, kedua kebijakan di atas telah menjadi alat legitimasi pemerintahan Jokowi untuk memburu dan membersihkan anggota HTI, khususnya di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS).

Di lain waktu, tiba-tiba muncul ide Jokowi hendak menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Kendati prakarsa ini didukung MUI, Menag dan lembaga Islam lainnya, tetap saja kecaman dan protes keras tumpah ruah di ranah publik.

Meski demikian, langkah politik Jokowi mendekati umat Islam seperti menemui ulama, habib dan tokoh masyarakat dinilai Muchtar Effendi baik dan rasional. Tapi itu bukan jaminan, dan tidak efektif.

“Intinya, upaya mendekati umat Islam ini sudah tepat dan rasional. Namun, upaya ini tidak efektif karena persepsi dan sikap negatif umat Islam tentang dirinya terus meningkat dan meluas,” tuturnya.

Artinya, tantangan Jokowi pada Pilpres 2019 cukup berat. Tantangan itu sendiri utamanya datang dari kelompok Islam politik. Kini, katanya, kelompok Islam politik ini angkanya sudah mencapai sekitar 40 persen.

Sekadar tambahan, Islam politik adalah mereka setiap pemilihan memberikan suara terhadap tokoh Islam dan juga parpol Islam atau berbasis Islam. Mereka takkan memilih tokoh nasionalis militer dan sipil sepanjang tidak berpasangan dengan tokoh Islam dan didukung parpol Islam. (ed)

Baca Juga:  Nasdem Sebut Sandiaga Uno Dipilih Jadi Cawapres Karena Punya Uang

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler