Connect with us

Hukum

JK Kritik Anggaran LRT, Ferdinand: Terima Kasih Pak JK Sudah Membuka Kebusukan Dari Dalam

Published

on

Kondisi Terkini Proyek LRT Cibubur-Cawang/Foto Richrard Andika/ NUSANTARAnews

Kondisi Terkini Proyek LRT Cibubur-Cawang/Foto Richrard Andika/ NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) karena dianggap telah membuka adanya kejanggalan dalam pembangunan infrastruktur light rail transit (LRT) era Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, JK sebelumnya mengkritik anggaran LRT Jabodetabek yang tidak efisien, yaitu Rp500 miliar per kilometer. Untuk itu, Ferdinand meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mulai bergerak mengusut pendanaan proyek LRT tersebut.

“#Korupsi_Infrastruktur Selamat Pagi Tuips, mari jangan abaikan peringatan yang baru disampaikan olh Wakil Presiden @Pak_JK terkait dengan TERLALU MAHALNYA BIAYA PEMBANGUNAN LRT. Terimakasih pak JK sdh membuka kebusukan ini dari dalam,” tutur Ferdinand melalui akun twitter @Ferdinand_Haean, Senin (14/1/2019).

Baca Juga:

Menurut Ferdinand, peringakat JK itu merupakan informasiyang sangat mahal dan berharga bagi lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK untuk menindaklanjuti penegakan hukum dalam dugaan mark up proyek LRT.

“Sesuai amanat UU Tipikor, sudah saatnya KPK menyurati BPK untuk melakukan audit forensik terhadap seluruh proyek infrastruktur era Jokowi, ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah betul ada markp up atau tidak,” cetusnya.

Audit Forensi, lanjut Ferdinand, harus dilakukan oleh BPK untuk menguji integritas pemerintahan Jokowi apakah sesuai dengan kata ‘bersih’ yang selalu digunakan memuji diri oleh Jokowi. “Rakyat jangan ditipu dengan jargon bersih tapi sesungguhnya kotor,” ujar Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.

Ferdinand pun menegaskan, jika Jokowi memang yakin dirinya bersih dan pemerintahannya bersih, maka Presiden tak perlu risih proyeknya diaudit forensik oleh BPK dan KPK. Ini penting untuk menguji kejujuran rezim Jokowi.

Bahkan, lanjutnya, Jokowi mestinya menjadi orang terdepan untuk meminta BPK dan KPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan proyek infrastruktur dengan tujuan tertentu untuk menunjukkan bahwa dirinya bersih dan bukan cuma retorika bersih.

“Selain audit forensik terhadap proyek infrastruktur Jokowi, pemerintah juga wajib menjelaskan dan membuka ke publik tentang sumber utang pembiayaan infrastruktur demi transparansi. Jangan ada dusta diantara pemerintah dan rakyat,” kata Ferdinand.

Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana

Terpopuler