Connect with us

Politik

Jika KPU Tak Netral, Pemilu Tak Ada Gunanya

Published

on

Manuver Elektabilitas Menuju Pilpres 2019

Menuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. (Foto: Vote Indonesia)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat politik Tony Rosyid mengatakan percuma pemilu digelar apabila KPU tak netral. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus memastikan diri mereka berada di posisi netral sebelum pemilu digelar, bukan malah justru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menilmbulkan spekulasi dan kecurigaan.

“Rakyat makin geram dengan sikap KPU. Kecurigaan awal muncul soal kotak suara dibuat dari kardus oleh KPU. Itu terjadi di saat kepercayaan rakyat sedang anjlok. Otomatis muncul kecurigaan adanya rencana kecurangan,” kata Tony dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Bocoran Materi Debat Capres Disebut Paling Aneh Dari 4 Kebijakan Konyol KPU

Baca juga: Siti Zuhro Beber Kebijakan KPU Paling Kontoversial Jelang Pemilu 2019

Dia menuturkan, rasa curiga ini berawal dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah. Lalu muncul fakta KTP berceceran di berbagai tempat. “Tiada ujung dalam pengusutan. Tak ada terduga, apalagi tersangka,” ucapnya.

Loading...

Sejumlah pengamat politik lain membeberkan beberapa kebijakan KPU yang menimbulkan kecurigaan dan polemik. Setidaknya ada empat antara lain penggunaan kotak suara dari kardus, penetapan hak suara bagi pengidap gangguan jiwa, peniadaan visi misi capres-cawapres serta pembocoran materi pertanyaan debat.

“Berbagai alasan normatif dibuat. Ini masalah akses dan potensi kecurangan. Bukan rahasia umum bahwa pemilu kita selama ini sarat kecurangan. Malah diperlebar aksesnya dengan kotak suara dari bahan kardus,” kata Tony.

Baca juga: LIPI Minta KPU Tetap Gelar Pemaparan Visi Misi Capres-Cawapres

Baca juga: Pengamat: KPU Mesti Bijaksana, Semua Peserta Pemilu Pasti Inginkan Kemenangan

Baca juga: KPU Diminta Tinjau Ulang Soal Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa

Baca Juga:  Dukung Langkah TNI Dan Polri, Demokrat Kecam Pembunuhan Pegawai BUMN Di Papua

Dari berbagai persoalan tersebut, kata dia, KPU seolah menampakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak punya standar bagaimana membuat aturan dan kebijakan untuk mengawal pemilu agar berkualitas.

“Jangan sampai rakyat bilang bahwa standar KPU sudah disesuaikan dengan standar kemenangan paslon. Kalau benar begitu, KPU telah berubah fungsi jadi pemain, bukan wasit. Dan ini akan jadi pembunuhan pelan-pelan dan sistematis terhadap demokrasi. Dengan begitu, masa depan bangsa akan terancam,” paparnya.

(eda/asq)

Editor: Banyu Asqalani

Loading...

Terpopuler