NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Indonesia, dengan segala kearifannya, harus mampu menyambut peluang-peluang baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengingatkan, hasil pemilu 2019 mendatang harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
“Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia,” kata Kiai Said dalam sambutannya pada pembukaan Munas Alim Ulama dan Kombes NU 2019 di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar di Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Karena itu, lanjut Kiai Said, Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.
“Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4.0. yang bertumpu pada penggunaan massif teknologi informasi komunikasi berbasis internet (internet of things), kecerdasan buatan (artficial intelligent) dan analisis big data. Revolusi Industri 4.0 berdampak luas, terutama pada sektor lapangan kerja,” katanya.
Menurut Mckinsey Global Institute, sebut Kiai Said, Revolusi Industri 4.0 akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot dan mesin.
“Khusus di Indonesia, akan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru yang terbentuk, tetapi ada sekitar 52,6 juta lapangan kerja yang berpotensi hilang akibat revolusi digital,” urainya.
“Bagian dari peluang positif Revolusi Industri 4.0. telah kita rasakan di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan transaksi online untuk memenuhi sejumlah hajat hidup masyarakat,” imbuhnya.
Akan tetapi, lanjut Kiai Said, bagian dari ancaman Revolusi Industri 4.0. adalah tergusurnya sejumlah lapangan kerja di tengah masalah pengangguran dan postur tenaga kerja yang belum bersaing. Sekitar 60% angkatan kerja kita adalah lulusan SMP ke bawah.
“Bagaimana nasib mereka? Dalam revolusi digital, mereka terancam terus menerus menjadi korban pembangunan,” ujarnya.
Sektor pertanian, kata dia, adalah penyumbang terbesar kedua PDB Indonesia. Namun, di sektor tempat bergantung hidup 82% rakyat miskin ini, 30% adalah petani cangkul yang masih terseok di gelombang Revolusi Industri 1.0.
Selain itu, Ia menyampaikan, NU perlu mengingatkan bahwa manusia dan kemanusiaan harus tetap merupakan dimensi utama dalam pembangunan. Tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa ‘mudharat-mudharat’ teknologi agar tidak mendehumanisasi pembangunan.
“Jepang telah bicara tentang Revolusi Industri 5.0. yang mendedikasikan capaian teknologi untuk melayani kemanusiaan (human-centered society). Indonesia, dengan segala kearifannya, harus mampu menyambut peluang-peluang baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan sosial yang lebih dalam,” papar Ketum PBNU.
Pewarta: Achmad S
Editor: Eriec Dieda
