Connect with us

Hukum

Jelang Pemilu 2019, BUMN Telkom Jadi Sapi Perahan Elit Politik dan Birokrat Jahat

Published

on

Telkom Indonesia/Foto Croup/Net/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kejahatan korupsi yang dilakukan elit selalu terjadi tiap kali menjelang pelaksanaan Pemilu. Demi meraih kemenangan dengan cara membeli suara telah menjadi adat dan kebiasaan para elit melakukan kejahatan korupsi demi membiayai ongkos politik yang tinggi.

Ambil contoh misalnya mega korupsi Bank Century, juga dilakukan menjelang Pemilu 2009. Alhasil, kasus Bank Century mencoreng pemerintahan SBY. Bayangkan, skandal Bank Century merugikan negara Rp. 6,7 triliun, dan sampai detik ini kasusnya tak pernah terungkap. Korbannya, sekali lagi adalah masyarakat yang tak kunjung mendapatkan keadilan hukum.

“Banyak elit politik yang terlibat dalam perampokan uang negara ini, namun aparat hukum tak mampu menyentuh aktor intelektual hingga saat ini. Hukum tidak dijalankan berdasarkan rule of law, tapi hanya untuk memenuhi permintaan elit politik yang merasa terancam. Inilah potret hukum di Indonesia memang sangat tumpul ke atas, sementara lebih tajam ke bawah,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Contoh lainnya adalah skandal korupsi KTP elektronik. Mega korupsi ini juga diketahui terjadi di era pemerintahan SBY dan merugikan negara Rp. 2,3 triliun. Ini terjadi menjelang Pemilu 2014. Dugaan kuat bahwa salah satu pelakuknya adalah Setya Novanto, malah kandas di tengah jalan. Ketum Golkar yang kini konon kabarnya sudah mendapat gelar kiai ini lolos dari jerat hukum.

Kasus serupa tampaknya juga bakal kembali terulang. Menjelang Pemilu 2019, ada aroma tak sedap dari gerak-gerik elit politik dan birokrat jahat. Tampaknya, mereka sedang merencanakan perampokan sejumlah BUMN strategis. BUMN memang selalu menjadi sapi perahan. “Dan menjadi pelarian elit politik, birokrat jahat dan relawan ketika sektor lain sedang kolaps untuk mengeruk keuntungan,” kata Gigih.

Baca juga:

Baca Juga:  Pekerja BUMN Pilih Capres yang Tak Jual Aset Negara Kepada Asing

Kini, salah satu perusahaan milik negar yang tengah disasar untuk dijarah para elit dan birokrat jahat itu adalah BUMN Telekomunikasi. “Telkom sebagai BUMN telekomunikasi sangat menarik bagi investor, apalagi di tengah pusaran perkembangan teknologi digital menjadikannya strategis,” kata Gigih lagi.

Ia megungkapkan, total aset Telkom di semester pertama tahun 2017 mencapai Rp 177,834 triliun atau sedikit lebih rendah dari posisi 2016 yang tercatat Rp 179,611 triliun. Sementara Fitch Rating menegaskan rating TLKM di peringkat BBB – dengan outlook positif, karena memiliki peran strategis sebagai operator yang menguasai hampir seluruh basis pelanggan seluler yang ada di Indonesia. Telkom juga tercatat sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar Rp 455,62 triliun.

“Kondisi inilah menjadikan Telkom sebagai incaran banyak kepentingan politik praktis disaat sektor-sektor tambang yang selama ini menjadi tumpuan kepentingan elit parpol sedang kolaps,” ungkapnya.

Menurut Gigih, aroma tak sedap semakin kuat muncul dari BUMN Telkom ketika ada grand design dari tokoh Tiga Serangkai yang selama membangun dinasti ekonomi akan menggadai Telkom dengan harga murah. Dinasti bisnisnya telah mengakar hingga level rendahan tidak hanya pada Telkom tapi juga pada anak perusahaannya.

“Tokoh Tiga Serangkai patut diduga juga telah memproduksi kader-kader yang berani dan mampu melakukan rekayasa terhadap proyek-proyek yang terdapat di Telkom dan anak perusahaan demi kepentingan kelompoknya. Praktis seluruh kejahatannya dilakukan secara rapi, terstruktur sehingga aparat hukum pun tak mampu mengendus dan menyentuhnya. Inilah kejahatan tingkat tinggi yang seharusnya menjadi perhatian kita semua,” jelasnya.

Kata dia, tokoh Tiga Serangkai ini berada di Kementrian BUMN, Kementrian Pariwisata dan Kementrian Informasi dan Komunikasi yang memiliki andil besar dalam menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar teknologi informasi dunia.

Baca Juga:  Direksi Telkom Pastikan Layanan Prima Saat Perayaan Pergantian Tahun 2018

“Bekerja untuk siapakah tokoh Tiga Serangkai tersebut? Tentu praktek ini tidak lepas dari politik parpol yang sedang mengalami kesulitan keuangan menjelang Pemilu 2019. Jika kita telisik lebih dalam lagi, bahwa ketiga tokoh tersebut memiliki kedekatan dengan elit parpol tertentu yang sedang berkuasa dan menjadikan Telkom sebagai sapi perahan. Jika rencana ini mulus, mereka akan berpesta pora menyongsong Pemilu 2019, sementara Telkom sudah bukan menjadi aset strategis yang dimiliki bangsa Indonesia,” terang Gigih.

Ditambahkannya, tokoh Tiga Serangkai tersebut bersama oknum internal Telkom juga diduga telah mengkonsolidasikan para spekulan yang selama ini sedang dipersiapkan untuk melakukan take over Telkom. Harga saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) pada perdagangan rabu 18 Oktober 2017 mengalami tekanan. TLKM ditutup melemah 100 poin (2,27 persen) ke level Rp 4.300 per saham.Tidak heran jika sepanjang Oktober banyak pemain investor asing telah membukukan net sell sebesar Rp. 5, 06 triliun.

“Ini memberikan bukti jika skenario take over pada spekulan yang sedang dikonsolidasi oleh Tokoh Tiga Serangkai tersebut bersama kader-kadernya sedang berjalan,” tambahnya.

Ia mengingatkan, sepanjang dua tahun kedepan, kita harus mewaspadai strategi ambil untung dari Tokoh Tiga Serangkai bersama kadernya yang didukung oleh oligarki politik yang sedang berkuasa, akan merampok Telkom. Jika perampokan Telkom terjadi, ini akan menjadi perampokan terbesar pasca skandal Bank Century dan E-KTP serta menjadi sejarah hitam bagi bangsa Indonesia.

“Mereka memanfaatkan momentum isu strategis yang tengah terjadi di tubuh Telkom. Alih-alih bukannya memperbaiki Telkom, tapi malah memanfaatkan secara bersama untuk meraih keuntungan pribadi dan golongannya. Tak heran bila sapi perahan kembali berdarah pada saat Tiga Serangkai dan kadernya mulai bergerak. Sebuah gerakan yang tepat waktu, tepat isu, dan smooth berjalan tanpa menghiraukan resiko ancaman di kancah nasional dan internasional,” terangnya.

Lebih lanjut Gigih menjelaskan, momentumnya pertama terjadi ketika Telkom melakukan rekayasa gagal bayar terhadap penggunaan lisensi software billing system I-SISKA kepada Orange & Sofrecom selama 6 Tahun. Akibatnya, ancaman abitrase internasional.

Kedua, secara sepihak Telkom telah melakukan migrasi data sebesar 2,1 juta pelanggan sehingga menyebabkan offline-nya ribuan ATM di seluruh Indonesia, yang menurut Telkom secara sepihak adalah akibat dari terganggunya satelit Telkom 1. Hal ini dapat berkonsekuensi terhadap ketidaknyamanan Lockheed Martin sebagai produsen Satelit Telkom 1.

Baca Juga:  Keluarga Besar BUMN dan Ribuan Warga DKI Jakarta Ikuti Jalan Sehat 7.300 Meter

Ketiga, rekayasa migrasi data sebesar 4,2 juta pelanggan dengan tujuan menghilangkan record yang memiliki korelasi dengan kewajiban Telkom tidak melakukan pembayaran lisensi kepada Orange & Sofrecom. Pada saat kewajiban Telkom tidak dilaksanakan, dapat dinyatakan oleh pihak internasional bahwa Telkom menggunakan software ilegal untuk beroperasi karena belum adanya lisensi yang diberikan oleh Orenge & Sofrecom. Akibatnya, ancaman suspend saham akan menyambut pihak BUMN IT raksasa Indonesia.

Keempat, monentum perbaikan trouble yang menyebabkan offline-nya ribuan ATM di seluruh Indonesia diduga kuat dijadikan alat merampok dana segar saat sedang terjadi isu besar di tubuh Telkom.

“Kami habis-habisan dalam merecovery pelanggan satelit Telkom 1 ke satelit lainnya. Kita tak bisa sebutkan berapa biayanya, at any cost kita siapkan untuk recovery layanan. Ini sesuai Service Level Agreement (SLA) dengan pelanggan satelit Telkom 1,” tegas Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga, Senin (28/8) lalu.

Jika dikalkulasi, Telkom telah melakukan rekayasa penghilangan paksa data pelanggan dengan kewajiban senilai Rp. 1,2 triliun. Tidak berhenti sampai di sini, Tokoh Tiga Serangkai semakin agresif berkolaborasi bersama kadernya di Telkom dengan melakukan rekayasa hingga memenuhi target untuk penguasaan terhadap Telkom tercapai. “Seperti melakukan lobby kepada spekulan dan sindikat telekomunikasi,” kata Gigih.

Dikatakannya lagi, sejarah perampokan BUMN dengan modus seperti ini mengingatkan kita pada bagaimana pemerintahan pernah menjual Indosat ke Singtel dengan harga murah.

Pesta demokrasi melalui Pemilu 2019 merupakan proses politik dengan biaya tinggi. Kosekuensinya, kontestan Pemilu 2019 harus menyiapkan sumber keuangan partai yang besar untuk menggerakan mesin partai, karena tanpa itu partai akan kalah.

“Sumber keuangan partai politik yang cepat adalah dengan melakukan korupsi, lain itu belum ada. Maka tidak heran jika saat ini parpol-parpol yang berkuasa sedang bersekutu dengan elit pejabat dan birokrat korup untuk melakukan rekayasa perampokan BUMN Telkom,” tandasnya. (ed)

Editor: Eriec Dieda, Ach. Sulaiman & Romandhon

Loading...

Terpopuler