Connect with us

Hukum

Jawaban Prabowo Soal Banyaknya Peraturan Perundangan Tumpang Tindih Antara Pusat dan Daerah

Published

on

Prabowo-Sandi menjawab pertanyaan pada debat perdana capres-cawapres 2019. (FOTO: NUSANTARANEWS.Co)

Prabowo-Sandi menjawab pertanyaan pada debat perdana capres-cawapres 2019. (FOTO: NUSANTARANEWS.Co)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat kesempatan pertama memilih amplop pertanyaan pada debat perdana capres-cawapres 2019 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam. Sandi mengambil amplop dan mendapatkan amplop pertanyaan huruf B.

Moderator Ira Koesno mempertanyakan soal kepastian hukum yang sangat penting. “Banyak peraturan perundangan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Apa strategi Anda mengatasi hal itu?”

Baca: Penegakan Hukum Dinilai Berat Sebelah, Ini Jawaban Jokowi atas Kades yang Ditahan

“Kami akan memberdayakan badan pembinaan hukum nasional. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi sehingga tidak ada benturan peraturan,” ujar Prabowo.

“Ini sulit tapi harus ada kepastian hukum,” kata Prabowo

Sandi menambahkan bila terpilih dia akan bertanggung jawab untuk harmonisasi agar mendapatkan kepastian hukum. “Kami ingin pastikan hukum menghadirkan peluang untuk investasi,” katanya.

Simak: Debat Perdana, Jokowi: Jangan Mempertentangkan HAM dengan Penindakan Hukum

Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan punya konsep berbeda dengan Prabowo-Sandi. Dia mengatakan untuk mengatasi umpang tindih aturan dia akan menggabungkan fungsi legislasi dalam pusat legislasi nasional.

“Di kontrol langsung oleh preisden, satu pintu sehingga perda-perda di daerah juga harus berkonsultasi ke pusat legislasi nasional. Kedua, kita sederhanakan semuanya jika ada tumpang tindih kita lakukan revisi yang terbaik,” ujar Jokowi.

Pewarta: Romadhon
Editor: Achmad S.

Loading...

Terpopuler