NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jatim mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kelonggaran bagi daerah untuk melakukan rekrutmen terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) bagi daerah khususnya di Jatim.
“Jatim sekarang ini kekurangan pegawai 19 ribu. Mau melakukan rektrutmen ternyata terbentur akan moratorium PNS. Kami minta pusat melonggarkan aturannya,” ungkap anggota komisi A DPRD Jatim Benyamin Kristianto saat ditemui di Surabaya, Selasa (31/10/2017).
Politisi asal Gerindra ini mengatakan, pihaknya berharap agar keberadaaan moratorium PNS tersebut ditinjau ulang kembali mengingat sangat mengganggu aktifitas pemerintah daerah.
Sementara itu, Benyamin juga mengkritik adanya kebijakan pemerintah yang memaksimalkan teknologi untuk mengganti peran tenaga kerja manusia.
“Semua sekarang musim kartu dan elektrik. Tentunya akan ada bahaya phk massal di Jatim karena keberadaan tenaga kerja manusia digantikan dengan kartu. ini sangat bahaya sekali,” tandasnya.
Pewarta: Tri Wahyudi
Editor: Romandhon
