Connect with us

Politik

Jangan Kotori Pilkada 2018 di Sidrap dengan Praktek KKN dan Intimidatif

Published

on

raktisi hukum, Safril Patrang. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Cahyo)

NUSANTARANEWS.CO, Sidrap – Praktisi hukum, Safril Patrang mengatakan, insiden penyerangan terhadap salah satu calon wakil Bupati Sidrap Mahmud Yusuf yang berpasangan dengan Dollah Mandu pada Selasa (13/2/2018) lalu mewarnai perjalanan menuju Pilkada Serentak di Kab Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.

“Arah pesta demokrasi di tanah kelahirannya itu juga rentan terhadap praktek money politik, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mempergunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi di hajatan demokrasi ini,” kata Safril Patrang kepada pers, Kamis (8/3).

Menurut Safril, peristiwa yang dialami pasangan DoaMU atau Ridomu (Dollah Mando-Mahmud Yusuf) usungan partai Demokrat dan Gerindra serta didukung Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Pimpinan Haris Sudarno dan Semuel Samson dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjadi satu contoh kurang sehatnya perjalanan pesta demokrasi di Sidrap.

“Jika hal ini terjadi bisa memberikan citra yang sangat buruk terhadap pesta demokrasi indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan di kab Sidrap” ucap Safril, putra daerah Kabupaten Sidrap itu.

Oleh karenanya, Safril mengharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga Anti rasuah, yang masih dipercaya oleh masyarakat indonesia khususnya kabupaten Sidrap didesak untuk lebih aktif memantau dan melakukan pencegahan korupsi di pilkada Sidrap. Pasalnya di pilkada Sidrap kali ini, terindikasi adanya praktek KKN misalnya suami masih menjabat bupati istri mencalonkan bupati, ini akan dikawatirkan rawan penyimpangan atau penyelewengan, dan bahkan bisa terjadi dugaan tindak korupsi.

“Jika hal ini tidak segera disikapi oleh KPK, maka dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada yang untuk ke sekian kalinya dilaksanakan di Kabupaten Sidrap,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KNPI Kabupaten Sidrap, Abdul Djabbar. Menurutnya, penyelenggaraan pilkada 2018 di Kabupaten Sidrap berlangsung jujur, adil, aman, nyaman dan demokratis. Maka masyarakat harus menolak praktek politik kotor, intimidatif dan juga menolak politik kekerasan dalam pelaksanaan pilkada Sidrap, serta mendesak netralitas aparat keamanan maupun aparat hukum, PNS dalam penyelenggaraan pilkada Juni 2018 di Sidrap.

“Ya, pokoknya kabupaten Sidrap ini harus aman dan damai. Janganlah pilkada di Kabupaten Sidrap ini dikotori dengan politik kotor, intimidatif, money politik,” tegasnya.

Ia pun menghimbau kepada Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidrap, pasangan cabup-cawabup peserta pilkada, aparat ke amanan TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat di Sidrap agar menciptakan situasi kondusif, politik yang no money politik, no nepotisme di kab Sidrap. (Cahyo)

Editor: Achmad S.

Komentar

Penulis dan editor di nusantaranews.co. Pecinta puisi dan suka mengarsip | kemarin dan esok adalah hari ini

Advertisement

Terpopuler