NUSANTARANEWS.CO – Jalur Perdagangan Indonesia-Filipina Harus Dikawal TNI AL. Seperti pernah diberitakan Nusantaranews pada 11 Juni 2016 lalu, bahwa setelah peristiwa penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf yang basis operasinya di Jolo dan Basilan di Kepulauan Sulu, Laut Sulu-Sulawesi mulai menjadi pusat perhatian dunia internasional. Departemen Luar Negeri Indonesia (Deplu) sempat mengungkapkan bahwa setiap tahun Laut Sulu-Sulawesi dilewati lebih dari 100.000 kapal yang membawa 55 juta metrik ton kargo dan 18 juta penumpang, sehingga dijadikan target para perompak.
Sekadar informasi, seperti dikutip Wikipedia, Laut Sulu adalah sebuah laut besar di bagian barat daya Filipina, yang dipisahkan dari Laut China Selatan di barat laut oleh Palawan, dan dari Laut Sulawesi di tenggara oleh Kepulauan Sulu. Borneo ada di barat daya dan Visayas di timur laut. Laut Sulu memiliki sejumlah pulau. Kepulauan Cuyo dan Cagayan de Sulu adalah bagian provinsi Palawan sedangkan Cagayan de Tawi-Tawi dan Kepulauan Kura-kura merupakan bagian provinsi Tawi-Tawi. Laut Sulu juga tempat di mana Taman Laut Nasional Karang Tubbataha, sala satu situs Warisan Dunia terletak. Baca: Bajak Laut Menguasai Satu Juta Kilometer Persegi Laut Sulu-Sulawesi
Laut Sulu kini telah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Bahkan telah mendorong perubahan yang lebih serius bagi hubungan Jakarta, Manila dan Kuala Lumpur. Pertemuan para Menlu dan Panglima angkatan bersenjata Indonesia, Malaysia dan Filipina secara trilateral di Istana Kepresidenan Yogyakarta awal Mei 2016 lalu, telah menghasilkan kesepakatan untuk melakukan patroli laut bersama, mengambil ide Selat Malaka Patroli (MSP), guna mencegah dan mengatasi perompakan di laut.
Menyikapi maraknya tindakan penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata di Fipilina, khususnya di Laut Sulu, TB Hasanuddin meminta Indonesia memperketat penjagaan di jalur laut yang berbatasan dengan Filipina karena sering tidak aman.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyarankan perlunya Indonesia memperketat penjagaan di jalur laut yang berbatasan dengan Filipina, menyusul kembali terulangnya peristiwa penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina.
“Harus bikin koridor yang dikawal oleh TNI AL, setiap barang yang dibawa sehingga terjamin keamanannya. Setelah itu dikawal lagi oleh AL Filipina atau perarian lain sebelah baratnya itu Malaysia jadi sama dikawal juga,” katanya Wakil Ketua Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Kesepakatan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ternyata tidak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan keamanan di jalur laut, khususnya di Laut Sulu. Implementasi trilateral ternyata memang tidak komprehensif serta menyentuh akar persoalan, yakni keamanan di jalur perdagangan melalui perairan laut yang berbetasan dengan Fipilina. “Patroli bersama juga harus dilakukan oleh kedua belah pihak negara yakni Filipina dan Indonesia agar dapat terwujudnya kondisi yang aman,” ujarnya seperti dilaporkan Antara.
Lautan Sulu memang tengah menjadi buah bibir Indonesia dan Filipina, terutama setelah “sukses” menculik 10 pelaut Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf pada 26 Maret 2016 lalu sebelum akhirnya dibebaskan. (Sego/Red)
