Berita UtamaEkonomiLintas NusaTerbaru

Jadi Pemasok Utama Daging Nasional, Jatim Cuma Dapat 9 Botol Vaksin Ternak  Anti PMK

Jadi pemasok utama daging nasional, Jatim  cuma dapat 9 botol vaksin ternak  anti PMK.
Jadi pemasok utama daging nasional, Jatim cuma dapat 9 botol vaksin ternak  anti PMK.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Turunnya 1000 vaksin untuk ternak di Jatim sebagai antisipasi sebaran PMK, patut diragukan keberadaannya. Pasalnya distribusi vaksin tersebut tak merata. Ironisnya, kabar terbaru ternyata Jatim cuma dapat 9 botol vaksin dimana 9 botol tersebut diperuntukkan untuk 100 sapi.

Data yang ada, yang disampaikan UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim di Tuban, 9 botol tersebut didistribusikan, 1 bool untuk Kabupaten Sidoarjo, 3 untuk Malang dan 4 botol untuk Pasuruan.

“Kita Tuban yang menjadi daerah no 2 penghasil daging terbesar di Jatim malah belum mendapatkan. Sehingga yang kita lakukan saat ini intens sosialisasi bagimana menyiapkan obat obatan tradisional dari tanaman-tanaman serta vaksin kesehatan untuk sapi-sapi peternak,” ujar kepala UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim di Tuban, drh Triastuti Wulandari, disela mengikuti kegiatan Komisi B DPRD Jatim dalam kunjungan kerja  terkait kondisi sapi peternak yang ada di Tuban saat pandemi PMK, di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, Senin (21/6).

Baca Juga:  Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Aliansi Mahasiswa di Jawa Timur Gelar Aksi

Menyikapi hal ini komisi B DPRD jatim yang dipimpin Subianto sangat kaget dengan turunnya vaksin PMK di Jatim hanya 9 botol atau sama dengan vaksin untuk 900 Sapi dijatim.

“Ini jelas tidak representatif jumlah sapi di Jatim. Sapi di Jatim saat ini ada 5 jutaan. Sedangkan vaksin yang tersedia hanya 900 sapi,” ujarnya.

Politsi Partai Demokrat ini berharap Pemerintah pusat dalam hal ini kementrian Pertanian Dirjen Peternakan, untuk menambah quota bagi keperluan sapi di Jatim yang cukup besar ini.

“Kita berharap Gubernur juga lakukan koordinasi kembali dengan pihak kementriam untuk menambah quota vaksin PMK di Jatim. Pemberian quota 9 botol untuk 900 sapi di jatim belum merepresentasikan kebutuhan vaksin di Jatim. Apalagi Jatim Provinsi terbesar pemasok daging sapi secara nasional,” jelasnya.

Sementara itu sambil menunggu tambahan vaksin, Pihaknya lanjut Subianto meminta kepada Pemprov Jatim untuk segara mengeluarkan dana darurat guna penanganan PMK di Jatim.

Baca Juga:  Kenalkan Budidaya Perikanan, Cara Anwar Sadad Ajak Milenial Jadi Petani Milenial

Ini sangat diperlukan mengingat saat ini terjadi keresahan serius di masyarakat peternak di Jatim. Bila kita tidak segera menambah anggaran untuk penanganan PMK saat ini, maka akan membunuh para peternak yang ada di Jatim.

“Kita di Komisi B sepakat dalam waktu dekat Pimpinan Komisi B dan DPRD Jatim untuk lakukan pertemuan dengan Gubernur guna membicarakan hal ini. Sehingga anggaran darurat penanganan PMK segera diturunkan,” pungkasnya.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya Mirza Ananta mengatakan, kondisi PMK di Jatim ini cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Namun pihaknya menilai tidak ada gerak cepat dari Dinas Peternakan Jatim. Dinas Peternakan Jatim sampai saat ini terkesan  lambat.

“Ini semua seharunya tergantung dari kepala dinasnya. Kondisi yang genting saat ini terkait PMK, tidak sat set sat set dalam penanganan. Ini khan cukup mengecewakan,” ujarnya.

“Jangankan soal PMK soal lain saja terkait peternakan saya anggota dewan sering sampaikan persoalan, lambat dalam merespon. Ini kita anggota dewan aja lambat direspon apalagi masyarakat langsung,” lanjutnya.

Baca Juga:  Aliansi Mahasiswa Nunukan Gelar Aksi Damai Sikapi Kenaikan Harga BBM

Kata Politisi Nasdem ini, dalam kondisi masyarakat peternak yang bingung ini, jangan kita hanya memberikan janji-janji saja tanpa ada realisasi.

Kepala Dinas lanjutnya harus segera mendesak Gubernur agar segera mengeluarkan dana untuk penanganan PMK ini.

“Segera buat gerakan-gerakan yang bisa memberikan rasa nyaman dan mengurangi kebingungan terkait PMK ini. Kalau ndak ada dana ya sampaikan ke Gubernur. Kita di Komisi B akan suport untuk desak Gubernur untuk cairkan dana. Ini khan kondisi darurat,” pintanya.

Politisi asli Ponorogo ini mengatakan pula saat ini perlu ada pemberian bantuan untuk peternak yang ada di Jatim. Bantuan dana hibah harus juga diberikan kepada para peternak.”Akses bantuan bagi peternak harus dibuka. Kasihan peternak kalau mereka kita biarkan dan tidak ada turun tangan pemerintah untuk memberikan bantuan pada peternak,” pungkasnya. (setya)

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

No Content Available