NUSANTARANEWS.CO – Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid harus mundur dari jabatannya karena terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti.
“Sebetulnya, itu adalah masalah yang disebabkan banyaknya yang memanfaatkan popularitas isu Ahok, tetapi tidak ada yang mengkoreksi serta mengkritik. Dan ketika pak Nusron Wahid merangkap jabatan jelas harus cuti. Karena itu tindakan yang salah,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Seharusnya, Fahri mengatakan, Nusron Wahid tahu bahwa dirinya tidak boleh rangkap jabatan, apalagi jabatan lainnya berada di luar struktural pemerintahan.
“Dan akan menjadi kesalahan yang besar, jika Presiden Jokowi mengetahui tersebut. Tetapi hanya berdiam diri,” ujarnya.
Di samping soal Nusron, Fahri juga menyinggung soal pendanaan dari relawan Teman Ahok. Pasalnya, menurut Fahri, anggaran Teman Ahok tidak jelas dan terkesan seperti dana siluman.
“Perlu diaudit terkait anggaran Teman Ahok. Sebab tidak mungkin Teman Ahok mendapatkan uang sukarela. Tetapi, banyak yang diam soal itu padahal jelas-jelas salah,” katanya.
Fahri pun meminta pihak penegak hukum, seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelidiki aliran dana dari Teman Ahok.
“Jangan dibiarkan uangnya menguap begitu saja. Karena tidak mungkin seseorang memberikan uang kepada Ahok tanpa alasan dan jangan diam saja karena Ahok sudah memilih maju melalu jalur politik,” ungkapnya lagi. (Deni)
