Iuran BPJS Naik Disebut Akibat Banyaknya Praktik Penyimpangan

Diduga Ada Mark Up Dalam Proyek BPJS Kesehatan, CBA Desak KPK Turun Tangan. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO)
BPJS Kesehatan. (Foto: dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum Gerindra Arief Poyuono naiknya iuran BPJS dilakukan karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan para petinggi sehingga harus dilakukan audit dalam waktu dekat.

“Naik iuran BPJS Kesehatan tidak perlu, karena bukan kurang besar iuran BPJS Kesehatan tetapi karena bocor selama ini alias dikorupsi. Begini, sebelum menaikan iuran BPJS Kesehatan, kita audit dulu secara komprehensif pengunaan dana BPJS Kesehatan karena saya yakin banyak penyimpangan dan Korupsi antara petinggi BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan,” kata Poyuono di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Dia menuturkan, pernah tidak peserta BPJS Kesehatan ketika menggunakan fasilitas rumah sakit untuk berobat setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat baik jasa rumah sakit maupun obat-obatan. “Kan enggak selama ini,” tuturnya.

Dengan tidak ada bukti kwitansi kepada pasien BPJS tersebut, kata dia, ini memudahkan terjadinya mark up yang disetujui oleh petugas BPJS Kesehatan selama ini dengan pihak provider rumah sakit.

“Ini sumber kebocoran dana BPJS Kesehatan selama ini yang jumlahnya puluhan triliun dan ini permainan antara pejabat BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan. Nah, Sri Mulyani ngerti enggak itu?,” ucapnya.

Poyuono menambahkan, sebenarnyapremi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan oleh masyarakat selama ini sudah lebih dari cukup.

“Menurut kawan-kawan saya yang berprofesi sebagai aktuaria, sebenarnya premi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan oleh masyarakat selama ini lebih dari cukup,
hanya bocornya enggak tahan,” ungkapnya. (ach/sle)

Editor: Eriec Dieda