NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pada momentum politik Pilkada serentak 2018 mendatang hingga Pilpres 2019, diprediksikan bahwa isu SARA masih akan digunakan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. Dirinya juga mengklaim bahwa politik SARA lebih berbahaya dibanding politik uang.
“Prediksi saya isu SARA nggak akan berhenti. Kita perlu antisipasi, pertama ada semacam situasi dimana politik isu SARA nggak bermasalah,” ujar Ray dalam diskusi bertajuk “Tutup Tahun 2017, Jemput Tahun Politik 2018″ di D’Hotel, Jl. Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).
Ray meminta kepada Bawaslu mengantisipasi penggunaan isu SARA untuk pemenangan salah satu pasangan calon dalam momentum politik.
“Perlu diantisipasi, ada semacam suasana melegalisasi politik SARA,” ungkap dia.
Menurut Ray, hal itu dikarenakan politik SARA memiliki dampak panjang dibandingkan dengan politik uang.
“Bahaya isu SARA ini melebihi politik uang. Tidak ada masyarakat yang terbelah gara-gara politik uang, efeknya sampai hari H. Tapi isu SARA sampai sekarang orang terbelah,” katanya.
“Politik uang bahaya, tapi efeknya nggak panjang dan tidak ada masyarakat terbelah seperti ketika adanya isu SARA. Kalau politik SARA itu kan, pendukung yang menang belum move on, yang kalah juga nggak move on. Jadi benar-benar masyarakat jadi terbelah gara-gara isu SARA,” sambungnya
Selain itu Ray menilai hukuman bagi pelaku politik SARA terlalu ringan. Sehingga dia pun mengusulkan agar pelaku SARA dihukum dengan hukuman minimal lima tahun.
“Kalau undang-undang Pemilu dihukum setahun dan denda satu juta. Amat sangat rendah kalau dibanding undang-undang ITE (Informasi Teknologi dan Eletronik). Kalau di UU ITE minimal sanksinya 5 tahun,” pungkasnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
