Politik

Isu Jelang Pendaftaran Capres Belum Sentuh Persoalan Kebangsaan

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (DPN ISRI) Cahyo Gani Saputro menyatakan, jelang pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada 4-8 Agustus 2018 diikuti dengan berbagai prediksi dan asumsi.

Hal tersebut, kata Cahyo menjadi pewarna konstelasi perpolitikan nasional yang condong hanya pada arah popularitas dan elektabilitas. Akan tetapi belum menjawab persoalan bangsa yang harus di hadapi ke depan. “Masih sebatas kalkulasi-kalkulasi politik baik figur dan kerjasama partai yang hendak menggabungkan diri,” kata Cahyo di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Fenomena demikian, bagi Cahyo, terkesan ada suatu pandangan yang di satu sisi nampak terus mendekati kelompok agama tertentu, di sisi lain ramai dengan tagar yang diusung.

“Adapula yang diam-diam membuat gerakan alternatif baik secara terang-tegangan maupun senyap dari dua mainstream yang terus meramaikan diri dalam jagad media sosial bahasa rakyatnya daripada ribut aja mending ini,” jelasnya.

Baca Juga:  WaKil Bupati Nunukan Buka Musrenbang Kewilayahan Tahun 2024 Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik

Tentunya, lanjut Cahyo, kondisi ini mesti berkaca pada pemilihan kepala daerah di kota Makassar yang mana masyarakat sudah jengah dengan politik elit yang hanya berkutat pada kepentingan-kepentingan elit dan kekuasaan semata yang tidak menyentuh kehidupan rakyat. Alhasil, masyarakat menyalurkan pilihannya pada kotak kosong.

“Ibaratnya bila semua pemilihan baik DPRD, DPD, DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden bila disediakan kotak kosong sebagai saluran politik mungkin rakyat akan banyak memilih kotak kosong ujarnya,” ujarnya.

Menurut Cahyo, kondisi politik yang hanya prosedural ini harus segera disadari para elit politik. Arah bangsa ke depan pun harus mempunyai agenda yang penting untuk diperhatikan oleh para kandidat Capres dan Cawapres. Pertama persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat atau ekonomi rakyat.

“Misalnya terbuka dan mudahnya lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok yang terjangkau serta iklim usaha yang baik, membangun produksi-produksi Rakyat atau produk nasional yang mampu bersaing untuk menjawab perang dagang yang menjadi issue,” hemat Cahyo.

Baca Juga:  Dukung Revisi UU Desa, Gus Fawait Sebut Pembangunan Desa Bisa Maksimal

“Kedua pentingnya keberlanjutan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya hingga tuntas pada periode berikutnya, ketiga realisasi revolusi mental dan pembangunan karakter kebangsaan dalam menjawab tantangan intoleransi, ekstrimisme dan terorisme,” imbuhnya.

Tak hanya itu, bagi Cahyo prediksi dan asumsi yang menjadi isu bukan hanya pada persoalan popularitas dan elektabilitas saja. Namun harus juga menggali isu-isu yang berkembang di masyarakat.

“Sehingga ada korelasi antara isu-isu politik elektoral dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Agar masyarakat semakin sadar dan tidak apatis. Paling tidak rakyat menyalurkan suaranya untuk mencegah yang tidak patut memimpin menjadi pemimpin,” tandasnya.

Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.

Related Posts

1 of 3,149