NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Isi KUA-PPAS tak pro-rakyat, dewan sebut kinerja tim anggaran pemprov Jatim lemah. Anggota Komisi C DPRD Jatim Akik Zaman mengatakan bahwa berharap dalam pembahasan APBD Jatim 2021 mendatang dikembalikan kepada ketentuan sebelumnya.
“Pembahasan KUA- PPAS Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) harus dipisah dan dijadwalkan sendiri. KUA itu menyangkut dokumen kebijakan sedangkan PPAS itu menyangkut dokumen perencanaan. Kebijakan itu lebih leluasa karena kewenangan DPRD Jatim lebih luas,” jelas politisi asal FPKB DPRD Jatim ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (8/11).
Diungkapkan Akik Zaman, KUA sesuai dengan aturan dibahas paling akhir bulan Juli 2020, sedangkan PPAS di bulan Agustus 2020. ”Tapi faktanya pembahasannya ditumpuk November dan datangnya berbarengan. Sebentar lagi dikeluarkan rancangan APBD. Padahal kami sudah ingatkan, tapi tim APBD Pemprov Jatim yang dipimpin Sekdaprov Jatim mengaku terkendala teknis. Kami kira ini upaya sekdaprov Jatim untuk prestasinya jelang purna tugas. Jadi susah bisa memahami KUA-PPAS. Dewan Jatim terlihat seakan dipaksakan untuk menyetujui KUA-PPAS,” jelasnya.
Dibeberkan oleh Akik Zaman, pihaknya melihat dari isi KUA-PPAS masih terlihat tak mengakomodir sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat, terutama dalam penanggulangan Covid-19.
“Saya tak melihat adanya niat untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran dalam KUA-PPAS tersebut.Hal-hal yang tidak penting dalam arahan Kemendagri supaya diarahkan ke penanganan Covid-19 beserta dampaknya,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Akik Zaman,dirinya menemukan dalam kebijakan di KUA-PPAS tersebut masih dijumpai rencana kebijakan yang tak pro rakyat, misalnya pengadaan mobil dan pengadaan Gedung. “Meski tidak dinyatakan secara implisit, namun masih ada ditemukan. Sebaiknya anggaran tersebut dialihkan untuk penangan Covid-19,” tandasnya. (setya)
