Connect with us

Berita Utama

Irwan Hayat Anggota DPRD Sumenep Berjanji akan Tertibkan Keberadaan Toko Modern

Published

on

Irwan Hayat anggota DPRD Sumenep berjanji akan tertibkan keberadaan toko modern.

Irwan Hayat anggota DPRD Sumenep berjanji akan tertibkan keberadaan toko modern/Foto : Irwab Hayat Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep

NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Irwan Hayat anggota DPRD Sumenep berjanji akan tertibkan keberadaan toko modern. Menjamurnya keberadaan toko modern di beberapa titik yang berdekatan dengan pasar tradisional menjadi perhatian serius Irwan Hayat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. Karena di sinyalir keberadaan toko modern melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Irwan Hayat berjanji akan terus konsen mengawal keberaan toko modern yang dianggap melanggar perda, karena jika dibiarkan toko modern akan tumbuh subur dan mengancam keberadaan pasar tradisional termasuk toko kelontongan milik masyarakat lokal. Sumenep, 25 Februari 2021

“Kita akan kawal penataan toko modern agar usaha milik masyarakat lokal juga berdaya,” tutur politisi PKB itu.

Mantan aktifis PMII Jogja itu menuturkan, untuk melakukan pemanggilan yang kedua kalinya kepada dinas terkait, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan rapat internal, Karena rencana perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern menjadi kometmen bersama di Komisi II DPRD Sumenep.

Seteleh selesai rapat internal komisi, dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait, agar bisa menjelaakan tentang menjamurnya toko medern di beberapa pasar tardisonal di sejumlah kecamatan. Karena keberadaan toko modern tersebut tidak lepas dari peran pemerintah daerah.

“Untuk yang kedua kalinya, habis pansus rencana ditindak lanjuti lagi dengan memanggil dinas terkait,” ucapnya

Irwan menambahkan, setelah selesai melakukan pemanggilan kepada dinas terkait pihak juga akan melakukan sidak bersama dinas, kepada toko modern yang dianggap melanggar peraturan daerah.

Baca Juga:  KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp 679 Juta

Ia mengatakan dalam perda di jelaskan, toko modern milik masyarakat lokal jaraknya minimal 500 meter dari pasar tradisional. Sedangkan toko modern yang sifatnya muralaba minimal jaraknya 1.000 meter

“Tujuannya hanya untuk melindungi pasar tradisional dan toko kelontongan milik masyarakat lokal,” pungkasnya. (mh)

Loading...

Terpopuler