NUSANTARANEWS.CO – Tidak dijelaskan siapa dan apa yang dimaksud JW, An dan LS oleh Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane ketika dirinya meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencermati berbagai proyek pengadaan di Polri agar pengadaan untuk fasilitas, sarana dan prasarana Polri berjalan tepat guna dan terhindar dari manuver mafia proyek serta pengusaha yang pernah bermasalah dengan kepolisian.
“Ind Police Wacth (IPW) menegaskan hal ini karena sejumlah pengusaha yang pernah bermasalah dengan proyek-proyek pengadaan di Polri ‘terlihat hidup lagi’ dan bermanuver untuk mendapatkan berbagai proyek pengadaan dengan nilai ratusan miliar, bahkan ada yang mencapai triliunan rupiah, terutama untuk proyek Kredit Ekspor,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Neta menjelaskan, “JW pengusaha yang pernah melakukan monopoli dalam pengadaan SIM (Surat Ijin Mengemudi) di era Orde Baru dan membawa-bawa keluarga Cendana untuk menguasai proyek pengadaan di Polri, kini bermanuver dan makin aktif untuk menguasai berbagai proyek pengadaan di Brimob. Selain itu AN yang masih bermasalah dengan proyek eKTP, aktif melakukan lobi untuk menguasai proyek pengadaan di Assaspras Polri. Hadirnya Kapolri baru mereka anggap sebagai kesempatan baru untuk kembali masuk dan menguasai Polri,” kata dia.
Untuk itu, kata dia, IPW berharap Kapolri Tito mencermati manuver mafia proyek ini, apalagi mereka mengincar proyek-proyek yang sangat strategis. JW misalnya lewat pengusaha lain, LS berusaha mendapatkan sejumlah pengadaan, seperti peralatan berat di Brimob, proyek peralatan penjinak bom, robot anti bom dan baju anti bom, yang nilainya ratusan miliar rupiah. Kapolri perlu mengawasi proyek pengadaan ini agar produk yang diperoleh personil Polri benar-benar tepat guna, berkualitas, tidak abal-abal, dan tidak bermasalah.
Ini perlu dilakukan. Sebab, dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Tito mengungkapkan jika menjadi Kapolri dirinya akan melanjutkan program Reformasi Polri dan akan mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana prasaran kepolisian yang modern.
“Untuk itu, IPW berharap perlu adanya kontrol yang ketat agar pengadaan sarana dan prasarana Polri bebas dari mafia proyek serta pengusaha bermasalah, sehingga Polri benar-benar bisa memiliki sarana dan prasarana yang modern dan bukan abal-abal. Untuk itu Tito perlu segera melakukan reformasi di jajaran Assaspras Polri,” tandasnya. (sego/eriec dieda/red)
