Connect with us

Berita Utama

Ini Suara Masyarakat Indonesia Jelang 2 Tahun Pileg dan Pilpres 2019

Published

on

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara serentak masih 2 (dua) tahun lagi akan diselenggarakan. Akan tetapi, hiruk pikuk politik telah membuat rentang dua tahun tersebut terasa sangat dekat sekali.

Pendaftaran Parpol di KPU sudah dilaksanakan, hanya tinggal hitungan bulan lagi masyarakat akan segera tahu Parpol mana yang akan menjadi perserta Pemilu 2019. Apa akan ada penambahan atau pengurangan. Semuanya tergantung penilaian KPU atas kelengkapan Parpol yang telah mendaftar ke KPU beberapa waktu lalu.

Sementara Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Masyarakat sangat beragam memberikan penilaian terhadap kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun ini.

Indonesia Development Monitoring (IDM) coba mengukur respon masyarakat Indonesia terkait kinerja Jokowi-JK dan pengaruhnya terhadap Pileg dan Pileg 2019. Dan mengukur respon masyarakat terhadap parpol dan tokoh yang berpotensi maju sebagai Capres 2019.

“Salah satu tools yang paling tepat untuk mengukur respon masyarakat dari stimulus sosial yang terjadi adalah dengan Survei Opini Masyarakat dengan dilakukan secara terbuka dan tertutup,” kata Direktur IDM, Bin Firman Tresnadi, Jakarta, Minggu (29/10/2017).

IDM melakukan Survei Opini Masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang sudah 3 tahun berjalan dan mengukur respon masyarakat terhadap terhadap Parpol dan Tokoh yang berpotensi maju sebagai Capres 2019 dengan melibatkan 2450 responden dengan Tingkat Kepercayaan 95% dan margin of error -/+ 1.98% yang dilaksanakan pada 8 Oktober – 18 Oktober 2017.

Demografi Responden Jenis Kelamin
Perempuan 52,1%
Laki- Laki 47,9%
PENDIDIKAN
SD 8,9%
SMP 8,2,%
SMA 62,8 %
Preguruan Tinggi 20,1 %

Status Pernikahan
Menikah 87,6 %
Lajang 12,4%

Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga 19.3%
Karyawan 20,3,%
PNS/BUMN 8,3%
Mahasiswa/Pelajar 10,2%
Wiraswasta 17,2 %
Petani/Nelayan 7,2%
Pedagang 17,3,%

Penghasilan
1 juta sd 5 Juta 49,4%
5 juta > sd 10 juta 28,9%
Diatas 10 juta 21,7%

Agama/Kepercayaan
Islam 87, 2%
Protestan 4,6%
Katolik 4,2 %
Budha 2,1 %
Hindu 0,7 %
Lain-lain 1,2 %

Hasil Temuan Survei Atas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Keadaan ekonomi keluarga masyarakat
Keadaan Ekonomi Keluarga Masyarakat (KEKM) dalam temuan Survei sebanyak 65,3% mengatakan KEKM mereka KURANG (Sulit), dalam artian pendapatan yang didapat tidak cukup untuk membiayaikebutuhan hidup mereka saat ini, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka yang terpaksa harus diabaikan. Misalnya kebutuhan untuk membeli susu anak-anak, pakaian dan kebutuhan lauk pauk yang disediakan seperti Ikan dan daging karena harganya mahal.

Sementara 29,8% mengatakan KEKM mereka CUKUP (Pas-pasan) alias tidak ada sisa pendapatan yang bisa ditabung dan sisanya sebanyak 4,9% menyatakan KRKM mereka lebih atau ada peningkatan.

Baca Juga:  Tersisa 3 Tahun; Jokowi-JK Akan Genjot Wilayah Infrastruktur

Fasilitas kesehatan
Dalam jawaban para responden terkait fasilitas kesehatan menyatakan bahwa 59,3% Tidak Puas dengan fasilitas kesehatan yang mengunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan alasan banyak Rumah Sakit yang menolak passenger​ KIS. Sebanyak 37,9% menyatakan Puas atau biasa-biasa iasa saja dengan KIS. Sebab tetap saja warga yang mengunakan KIS keluar biaya.untuk pembelian obat yang tidak tersedia di Rumah Sakit/Puskesmas. Dan 2,8% menyatakan cukup puas dengan fasilitas KIS.

Lapangan kerja
Ada 71,7% responden menyatakan selama 3 (tiga) tahun terakhir sangat minim (sulit) lapangan pekerjaan baru yang bisa didapati oleh masyarakat. Dan dari jawaban responden mengatakan kalau anak-anak mereka yang sudah masuk sebagai angkatan kerja baru selama 2 tahun menganggur baru bisa mendapatkan pekerjaan. Sebanyak 26,7% mengatakan ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dan sebanyak 1,6% menyatakan tersedia lapangan kerja (banyak)

Kenaikan BBM – TDL
Sebanyak 89,8% responden menyatakan masyarakat sangat terbebani dengan kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta biaya transportasi yang mahal. Hal ini meyebabkan terjadi penambahan alokasi dari pendapatan keluarga untuk kebutuhan TDL, BBM dan biaya transportasi. Sementara 10,2% responden meyatakan kenaikan harga TDL ,BBM dan transortasi menyebabkan pendapatan mereka menjadi pas-pasan

Infrastruktur
Sebanyak 59,4% responden Puas dengan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi-JK walaupun masyarakat belum menikmati infrastruktur yang dibangun. Masyarakat mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga mereka.

Dan sebanyak 40,6% Tidak Puas dengan pembangunan infrastruktur oleh Jokowi-JK. Karena banyak yang terancam mangkrak.

Hutang Luar Negeri
Sebanyak 79,7% responden tidak setuju dengan jumlah utang negara yang terus bertambah di era Jokowi – JK karena memberatkan masyarakat. Karena beban pembayaran hutang luar negeri tersebut dibeban pada masyarakat dengan menggenjot pajak. Hal ini meyebabkan harga-harga barang dan jasa yang berkonten impor menjadi mahal.

Dan sebanyak 20,3% setuju Jokowi-JK berhutang banyak keluar negeri asal digunakan dengan benar dan tidak di korupsi.

Pemberantasan Narkoba
Sebanyak 82,6% masyarakat puas dengan kinerja pemberantasan Narkoba dan Penegakan Hukum terhadap bandar narkoba dengan hukuman mati. Dan sisanya, kurang puas.

Ketertiban dan keamanan
Sebanyak 89,6% masyarakat puas dengan ketertiban dan keamanan di era pemerintahan Jokowp-JK, hal ini terbukti dengan dua kali perhelatan Pilkada serentak yang berjalan aman dan tertib.

Baca Juga:  Enggan PHP: Jokowi-JK Butuh 2 Tahun Benahi Sektor Energi

Pencegahan dan pemberantasan terorisme
Hampir 89,3% masyarakat puas dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme dan gerakan radikalisme. Hal ini dibuktikan dengan keberanian Jokowi-JK mengeluarkan Perpu tentang Ormas (UU Ormas). Dan sisanya sebanyak 10,7% tidak puas.

Swasembada pangan
Sebanyak 84, 3 % responden menyatakan Jokowi-JK gagal selama tiga tahun ini menciptakan swasembada pangan. Hal ini terbuktidengan tingginya angka impor pangan selama tiga tahun terakhir.

Pemberantasan korupsi
Hampir sebanyak 88,7 % menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK dalam hal pemberantasan korupsi serta penciptaan pemerintahan yang bersih. Hal ini terbukti banyaknya pejabat negara yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT-KPK)

Elektabilitas parpol dan tokoh
Dari kinerja pemerintahan Jokowi – JK sudah barang tentu akan punya pengaruh dengan pilihan masyarakat terhadap Parpol yang akan berlaga di Pileg 2019 dan tingkat keterpilihan Jokowi jika mencalonkan diri kembali sebagai Capres di Pilpres 2019.

“Dalam survei ini kami menguji tokoh-tokoh nasional dan Jokowi sebagai bakal calon Presiden pada Pilpres 2019,” kata Bin Firman.

Elektabilitas partai politik
Jika hari ini digelar pemilihan umum untuk anggota legislatif, tingkat elektabilitas parpol sebagai berikut:
1.Gerindra: 18,9 %
2. PDIP: 16,7%
3. Demokrat 8,2%
4. Golkar: 7,4%
5. PAN: 7,1 %
6. PKB: 6,7%
7 Perindo: 6,3 %
8. PKS: 5,5 %
9. Nasdem: 4,1 %
10 Hanura: 2,1 %
11. PPP: 3,1 %
12.PBB: 1,1 %
13 Partai Berkarya: 0,6 %
14 Tidak Memilih: 12,2 %

Elektabilitas tokoh
Dengan pertanyaan secara tiba tiba kepada responden ketika ditanyakan dengan pertanyaan “Jika pemilihan Presiden pada hari ini Siapakah Tokoh yang akan dipilih? Maka nama Joko Widodo hanya dipilih sebanyak 31,2 % dan Prabowo Subianto 39,2 % dan nama tokoh lainnya sebanyak 29,6 %.

Dalam pertanyaan mengunakan kertas kuisioner yang menyodorkan nama-nama tokoh yang diuji sebagai bakal Calon Presiden 2019 dengan diajukan pertanyaan kepada responden sebagai berikut ‘Siapakah Tokoh yang akan dipilih sebagai Presiden RI jika pemilihan Presiden digelar hari ini dengan mendasarkan pada kinerja pemerintahan Joko Widodo- JK dan Keadaan Ekonomi anda. Maka hasil jawabannya adalah Joko Widodo hanya dipilih sebanyak 26,4%, Prabowo Subianto 40,2%, Gatot Nurmantyo 6,9%, Megawati Soekarnoputri 8,3,%, Setya Novanto 1,1%, Ahmad Heryawan 1,1%, Agus Yudhoyono 1,1%, Harry Tanoe 1,3 %, Zulkifli Hasan 2,1%, Muhaimin Iskandar 1,3,%, Yusril Izha Mahendra 1,6% dan Tidak memilih 8,6%.

Kesimpulan
Bahwa dalam pandangan responden kinerja pemerintahan Jokowi-JK sangatlah buruk. Jokowo-JK dianggap tidak mampu menaikkan taraf kehidupan masyarakat Indoensia kearah lebih baik. Bahkan dalam beberapa aspek, terutama dibidang ekonomi Jokowi-JK dianggap gagal. Hal ini bisa dilihat dari semakin menurunnya daya beli masyarakat. Tren menurunnya daya beli masyarakat ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja. Dengan ditandai dengan tutupnya beberapa pusat belanja masyarakat. Tapi juga dirasakan sampai ke desa-desa, di mana pasar-pasar tradisional mengalami penurunan pembeli hingga 50%.

Baca Juga:  Hampir Tak Ada Beda Pendapat Antara Jokowi dan JK Terkait Ketua Umum Golkar

“Disisi lain sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat juga sulit ditemukan oleh sebagian besar responden. Sedang disisi lainnya tekanan akan kenaikan TDL, BBM dan tekanan kepada masyarakat untuk membayar pajak semakin menyulitkan masyarakat. Sehingga masyarakat harus bersiasat menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya,” katanya.

Proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK juga tak kunjung membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Disatu sisi masyrakat sangat setuju dengan proyek-proyek ini tapi disisi lain masyarakat mengeluhkan karena tak ada imbas langsung terhadap kehidupan mereka. Apalagi masyarakat mengetahui bahwa proyek-proyek raksaksa ini dibiayai oleh hutang luar negeri dimana pada akhirnya beban hutang tersebut dilimpahkan kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat menilai proses pemberantasan korupsi ini tidak menyasar kepada kasus-kasus besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Ditambah semakin banyaknya pejabat publik yang tertangkap tangan oleh KPK masyarakat memandang pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu mentertibkan anak buahnya.

Akan tetapi di sisi lain masyarakat merasa terjamin dengan ketertiban dan keamanan di masa pemerintahan Jokowi-JK ini. Di mana tidak terjadi huru-hara di tengah masyarakat walaupun ada berbagai potensi politik yang mengarah ke sana, seperti Pilkada Serentak ataupun demontrasi-demontrasi dengan jumlah massa yang besar.

Buruknya kinerja pemerintah membuat masyarakat berpaling kepada Prabowo Subianto dan partai Gerindra. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil survei, dimana elektabilitas Prabowo jauh mengalahkan Jokowi dan pesaing-pesaing lainnya. Tingkat kepercayaan publik kepada Prabowo semakin meningkat seiring sikap dan posisi Prabowo yang menunjukan kenegarawanan dalam berbagai isu yang berkembang belakangan ini.

Tingkat kepercayaan terhadap partai Gerindra pun meningkat tajam. Di mana Gerindra dapat menunjukan sikap tegasnya terhadap kader-kadernya yang dianggap melanggar aturan berbangsa dan bernegara.

Fenomena politik yang sangat menarik adalah munculnya partai Perindo besutan Harry Tanoe, di mana partai tersebut mampu melewati ambang batas minumum yang diterapkan oleh KPU sebesar 4%.

“Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan gencarnya iklan Perindo di televisi yang muncul setiap saat. Bahan anak-anak pun cukup hafal dengan mars Perindo,” tutup Bin Firman. (ed)

Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews

Loading...

Terpopuler