NUSANTARANEWS.CO – Krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar sudah hampir memasuki empat bulan pasca operasi keamanan yang dilancarkan pada 25 Agustus lalu. Operasi tersebut telah menciptakan gelombang pengungsian yang mencapai lebih dari 800.000 orang Rohingya, kebanyakan mereka Muslim, dan mereka melarikan diri ke Bangladesh, tetangga Myanmar.
Kisah tentang kekerjaman dan kebengisan pasukan keamanan pemerintahan Myanmar terhadap Rohingya telah memicu reaksi masyarakat internasional. Indonesia yang awalnya mengutuk, perlahan tampak mulai kendur. Tampaknya, Kementerian Luar Negeri RI sudah paham betul apa yang sebenarnya telah terjadi dari tindakan pengusiran Rohignya dari tanahnya di Rakhine.
Sejak operasi 25 Agustus, Rakhine hancur total. Sedikitnya 214 desa di Rakhine rata dengan tanah dan tak lagi berpenghuni karena warga menyelamatkan diri dari ancaman maut dengan mengungsi.
PBB diketahui menggambarkan salah satu peristiwa kemanusiaan terburuk dalam sejarah manusia ini sebagai tindakan pembersihan etnis. Banyak cerita mengerikan yang terjadi selama operasi yang memaksa Rohingya mengungsi.
Fakta-fakta kekerasan tak berperikemanusiaan yang terkumpul kemudian membuat tekanan internasional terhadap Myanmar sangat kuat. Pasukan keamanan Myanmar akan diselidiki atas dugaan brutalitas dan pelanggaran HAM berat.
China, India dan Rusia, bahkan mungkin juga Amerika Serikat lebih memilih diam dan menahan diri untuk tak buru-buru mengutuk pasukan keamanan Myanmar yang diduga melakukan penganiayaan terhadap orang Muslim Rohingya. Namun dalam perkembangannya selama hampir empat bulan belakangan, Amerika Serikat mulai melontarkan kritik terhadap pemerintahan Myanmar. Amerika Serikat bilang, peristiwa ini adalah pembersihan etnis, sama seperti tudingan PBB dan Turki.
India dan Rusia masih bungkam. Melihat tekanan kuat dunia internaisonal, China perlahan mulai menawarkan diri untuk menengahi krisis dengan berupaya mempertemukan Myanmar dan Bangladesh guna mengakhiri krisis. Pilihan lain ialah memungkinkan kembalinya 600.000 Rohingya di kamp-kamp pengungsian ke Rakhine, tanah mereka itu.
Menurut sebuah dokumen tawaran China, seperti dikutip The Diplomat, poin-poin yang tertulis ialah meminta pasukan keamanan Myanmar memulihkan ketertiban, mengumumkan gencatan senjata dan membendung banjir pengungsi. Selain itu, China melalui Menlu-nya Wang Yi menyarakn Myanmar dan Bangladesh merumuskan pendekatan yang layak untuk mengakhiri krisis serius ini.
Kemudian, saran Wang lainnya ialah meminta masyarakat internasional membantu membangun kembali Negara Bagian Rakhine yang telah hancur lebur sejak empat bulan terakhir.
Usulan China ini belum tentu jaminan. Tapi, biar bagaimana pun, pemerintah Myanmar sepertinya paham dengan saran-saran China. Pertimbangan paling logis ialah China memegang penting perekonomian Myanmar dan bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyelesaikan masalah Rohingya.
Jika China mau berani menjamin ketersediaan dana, entah dalam bentuk pinjaman atau investasi, Myanmar tampaknya akan melunak karena pembangunan kembali Rakhine yang telah rusak membutuhkan dana sedikitnya miliaran dolar, termasuk proses rehabilitasi pengungsi.
Dengan kata lain, jika Rohingya kembali ke Rakhine, Myanmar akan membutuhkan dana tak sedikit untuk melakukan pembangunan, dan di situ negara-negara berkepentingan akan memulai investasinya di Rakhine, terutama China. (red)
Editor: Eriec Dieda
