NUSANTARANEWS.CO – Dalam rangka mengawal proses penegakkan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Non Aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan juga rentetan pelaporan hukum pasca digelarnya aksi Bela Islam II tanggal 4 November 2016 lalu, para Alumni dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI) pun membentuk suatu wadah koordinasi dengan nama Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI.
Wadah tersebut yang dinahkodai oleh MS Kaban, Ahmad Doli dan Ketua Umum PB HMI Mulyadi Tamsir itu pun menyatakan sikap resminya, yakni sebagai berikut:
1. Penangkapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PN HMI dan 4 Pengurus PB HMI yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan upaya pengalihan isu dari gerakan Bela Islam atau Gerakan Nasional Pengawal Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).
2. Penangkapan terhadap kader HMI adalah bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa, dan merupakan bukti nyata bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) anti kritik dan anti demokrasi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian terhadap aktivis HMI merupakan salah satu bentuk teror dan bagian dari upaya penggembosan/pelemahan terhadap gerakan Bela Islam atau GNPF MUI yang menuntut Tangkap Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama yang menistakan Al Qur’an.
4. Menyerukan kepada seluruh keluarga besar HMI untuk mensinergikan gerakan dengan seluruh komponen-komponen ummat lainnya untuk tetap fokus mendukung dan menjadi bagian Gerakan Belas Islam atau GNPF MUI. Kepada Kader HMI Seluruh Indonesia untuk tetap melakukan demonstrasi menolak kriminalisasi Aktivis HMI dan Mendukung Gerakan Bela Islam.
5. Mendesak kepada Kapolri untuk memecat Kapolda Metro Jaya yang terbukti melakukan provokasi massa aksi Bela Islam untuk mengejar, menangkap dan memukul kader-kader HMI, yang juga adalah bentuk pendeskreditan HMI. (Deni)
