Connect with us

Berita Utama

Ini Penyebab Bangsa Indonesia Gagal Mengelola Negara

Published

on

Direktur Eksekutif CISS, M. Dahrin Laode/Foto: via suaraas.com
Direktur Eksekutif CISS, M. Dahrin Laode/Foto: via suara/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Direktur Eksekutif Center Institute of Strategic Studies (CISS) Dahrin La Ode sekaligus Ahli Politik Etnisitas Dr. M. Dahrin La Ode, M.Si menilai kekeliruan pengelolaan bangsa terletak pada masalah diizinkannya non pribumi mengelola negara.

“Bahwa semua negara di dunia seperti Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, Portugal, Jepang, Cina, Saudi Arabia, dan Korea pengelola negara-negara itu adalah Pribumi. Akan tetapi di Indonesia pemerintah melarang penggunaan istilah pribumi kemudian konstitusi mengizinkan non Pribumi menjadi pengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkap La Ode.

Menurutnya, hal ini dikarenakan kekeliruan MPR RI terhadap amandemen UUD 1945. Awalnya, presiden ialah orang Indonesia asli; kemudian diamandemen menjadi Pasal 6 (1) “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Argumentasi filsafat politiknya, Dahrin menjelaskan bahwa teori kedaulatan negara berada pada rakyat. Rakyat terbagi dua bagian pribumi dan non pribumi. Menurut J.J. Rousseau dalam teori Kontrak Sosialnya menegaskan bahwa “kedaulatan tidak dapat dibagi dan kedaulatan tidak dapat dicabut”. Dengan demikian maka amandemen psl 6 ayat (1) UUD 1945 adalah indikator pencabutan dan pembagian kedaulatan NKRI kepada Non Pribumi secara cuma-cuma.

Lebih lanjut, ia menjelaskan ada kekeliruan pemerintah. Khususnya terkait inpres nomor 26 Tahun 1998. Yakni tentang, “Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan”.

Editor: Romandhon

Loading...

Terpopuler