NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Pertahanan Susaningtyas Kertopati bersyukur Indonesia resmi ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Peresmian tersebut ditandai dengan pencanangan Bendera Merah Putih di markas PBB dilakukan pada 2 Januari 2019. Dan ini sekaligus menjadi kali keempat Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020.
Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB harus merefleksikan politik luar negeri Indonesia. Visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia patut menjadi perhatian utama. Sebab, pilar kelima poros maritim dunia ialah mewujudkan pertahanan maritim yang handal.
Baca juga: Indonesia Resmi Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk Kali Keempat
Baca juga: Periode 2019-2020 Merupakan Kali Keempat Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB
Baca juga: Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Pengamat: Harus Refleksikan Politik Luar Negeri Indonesia
“Pertahanan maritim yang dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat ditempuh melalui hard power dan soft power,” kata pengamat yang karib disapa Nuning, Jakarta, Jumat (4/1/2019).
“Selain hard power dan soft power, maka Indonesia juga dapat mengoptimalkan smart power,” tambahnya.
Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Nuning melanjutkan, Indonesia merupakan ASEAN leader yang dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani global security.
Menurutnya, smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik.
Baca juga: Pengamat: Sebagai Leader ASEAN, 2019-2020 Indonesia Berpeluang Menjadi Penjaga Perdamaian Dunia
Baca juga: Jaringan Perdagangan Senjata Global Ciptakan Perang Abadi
“Periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi global player yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia,” urainya.
Dia menambahkan, smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa Perwira Tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti Perwira Tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander).
“Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah,” tuntasnya.
(eda/edd)
Editor: Almeiji Santoso
