NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Pansus Angket DPR RI, Masinton Pasaribu menjelaskan hasil temuan dari panitia angket KPK setelah melakukan investigasi, pemeriksaan atas sejumlah saksi, dan rapat internal yang dilakukan, Ada beberapa hal yang menjadi menjadi kesimpulan sementara dari pansus Angket KPK.
“Tata kelola Kelembagaan, SDM, Proses Peradilan Pidana dan Tata Kelola Anggaran,” kata Masinton di Jakarta, Senin (21/8/2017).
Menurut Masinton, secara kelembagaan KPK bergerak menjadikan diri sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia untuk dikritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya.
“Dalam menjalankan fungsi penyelidikam dan penuntutan, KPK sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip HAM bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan,” ungkap Masinton.
Ia menambhakan, dalam temuan pansus angket, didapatkan berbagai prakterk tekanan, ancaman, bujukan dan janji-janji. Bahkan juga di dapatkan kegiatan yang membahayakan fisik fan nyawa.
“Pencabutan BAP dipersidangan, kesaksian palsu yang direkayasa, hal-hal itu terjadi dan kami dapatkan. Kedepan tentunya hal-hal itu perlu ada langkah-langkah perbaikan,” imbuhnya.
Politisi Partai PDIP itu melanjutkan terkait dengan penggunaan anggaran, berdasarkan hasil audit BPK, KPK dinilai masih belum dapat mempertanggung jawabkan sasaran utama terkait dengan kinerja KPK.
“Banyak hal yang belum dapat dipertanggung jawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temua tersebut. Untuk itu dibutuhkan audit lanjutan BPK untuk tujuan tertentu. Dari audit tersebut dapat diketahui secara pasti pencapaian sasaran utama yang terkait dengan kinerja KPK,” tandas Masinton.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Ach. Sulaiman
