Connect with us

Mancanegara

Ini Desakan KNPI untuk Pemerintah Indonesia, ASEAN dan PBB

Published

on

Wanita Tua Rohingya Berdoa. Foto: Dok. JustGiving

NusantaraNews.co, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) prihatin dan menyesalkan atas konflik sosial-politik di Myanmar yang berujung pada pembantaian etnis Rohingnya. Atas tragedi tersebut, DPP KNPI memiliki kesimpulan sendiri setelah mencermati secara seksama laporan berikut informasi dari berbagai sumber terpercaya.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus menyampaikan bahwa, informasi dari European Rohingya Council (ERC) menyebutkan antara 2.000 dan 3.000 Muslim Rohingya terbunuh di negara bagian Rakhine hanya dalam waktu tiga hari, dari Jumat hingga Minggu lalu. Adapun laporan dari UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2017 didapati sedikitnya 60.000 warga etnis Rohingnya memilih mengungsi dari daerah konflik. Sebanyak 64 persen etnis Rohingnya mengalami penyiksaan fisik maupun mental, sedangkan 52 persen perempuan Rohingnya dilaporkan mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual

“Terhitung paska kerusuhan sampai Jumat 25 Agustus 2017, dilaporkan 2000 warga Rakhine telah berhasil menyebrang ke Bangladesh. Dari angka ini, tidak semua pengungsi diterima oleh pemerintah Bangladesh,” kata Rifai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 3 September 2017.

“Saat ini 1,1 juta warga Muslim Rakhine masih hidup dalam situasi yang tak aman. Mereka berada di antara gerakan militan Harakah al-Yakin, serta serangan tentara. Sementara mereka yang berada di pengungsian juga tak lebih baik nasibnya,” imbuhnya.

Rifai menyampaikan, laporan WHO awal tahun ini mengabarkan, lebih dari 80.000 anak usia di bawah lima tahun yang berada di pengungsian di Bangladesh berada dalam kondisi kelaparan.

“Berkaca pada situasi tersebut, KNPI meminta Pemerintah Indonesia, ASEAN dan PBB untuk melihat bahwa unsur kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tidak sebatas pada operasi (militer) pembantaian semata. Tetapi juga kebijakan diskriminatif yang membawa penderitaan begitu lama bagi etnis Rohingnya,” kata Rifai tegas.

Baca Juga:  Di Balik Konflik Etnis Rohingya di Rakhine

KNPI, lanjutnya, meminta kepada otoritas PBB untuk melakukan intervensi dan mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses bantuan untuk pengungsi. Kami meminta PBB untuk menerbitkan resolusi konflik untuk menengahi kebijakan totaliter militer Myanmar dan perlawanan kelompok pemberontak

“KNPI mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk tidak membiarkan aksi persekusi pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingnya berkepanjangan. Mengingat, konflik di Myanmar berpotensi akan mengancam stabilitas ekonomi, sosial, politik, ketahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara,” katanya.

Ditambahkan Rifai, KNPI pun mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court – ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. DPP KNPI pun, sambungnya, akan menggalang dukungan jaringan pemuda regional dan Internasional untuk solidaritas kemanusiaan etnis Rohingnya.

“Kami, meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk fokus pada penanganan pengungsi dan mendesak negara-negara ASEAN untuk bertindak dan bergerak bersama menghentikan aksi kekejaman Pemerintah Myanmar. Tanpa harus melihat aspek intervensi terhadap kebijakan sebuah negara, tindakan kejahatan atas nama kemanusiaan telah melanggar prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal dan harus disikapi bersama dengan negara-negara ASEAN,” kata Rifai.

Baca: KNPI Sebut Etnis Rohingya Hidup Terisolir Sejak Lama

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Loading...

Terpopuler