Connect with us

Ekonomi

Ini Bukti Presiden Jokowi Seorang Neolib

Published

on

Politisi Gerindra DPD DKI Jakarta Bastian P Simanjuntak. Foto NusantaraNews/Pribadi

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi Gerindra DPD DKI Jakarta Bastian P Simanjuntak mengungkap topeng neoliberalisme di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, sejumlah kebijakan Jokowi, khususnya di bidang infrastruktur menunjukkan bahwa Jokowi seorang neolib.

“Dari kebijakan-kebijakan Jokowi yang selalu mengandalkan investor asing dalam berbagai sektor serta melenceng dari pasal 33 menandakan dia (Jokowi) seorang neolib,” tegas Bastian kepada NUSANTARANEWS.CO, Kamis (8/2/2018).

Bastian menjelaskan, pemimpin yang tidak neolib adalah pemimpin yang anti terhadap segala bentuk penjajahan baik neokolonialisme maupun neoimperialisme. “Jokowi tidak pernah berstatemen anti terbadap nekolim,” ujarnya.

“Ditambah kebijakan dia (Jokowi) yang mencabut segala bentuk subsidi dan pro ekonomi pasar,” imbuhnya.

Baca: Presiden Jokowi Dinilai Telah Menasbihkan Diri Sebagai Penganut Paham Neoliberal

Sebelumnya, Bastian juga menilai pernyataan Jokowi tentang kekayaan alam Indonesia, menasbihkan dirinya sebagai penganut paham neoliberal.

“Pernyataan Jokowi sekaligus menasbihkan dirinya sebagai penganut paham neoliberal dan tidak menjunjung tinggi konstitusi. Barangkali kalau yang menyatakan demikian rakyat atau sebuah organisasi akan dianggap makar. Tapi karena yang menyatakan demikian Presiden maka tidak dianggap makar,” tegas Bastian Rabu (7/2/3018) malam.

“Kita semua tahu bahwa SDA kita secara de jure milik Indonesia akan tetapi secara de facto dikuasai kapitalis mancanegara dan konglomerat nonpribumi yang sudah mencengkamkan kukunya sejak dulu,” imbuhnya.

Baca juga: Rezim Neoliberalisme Presiden Jokowi

Diketahui, Jokowi menyatakan saat masyarakat Indonesia terlalu membanggakan kekayaan sumber daya alam sehingga abai meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan saat memberi arahan di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018) lalu.

Sikap seperti itu menurut Jokowi bisa membuat malas dan melemahkan daya juang. Kekayaan SDA, lanjutnya, tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa. Mensyukuri anugerah SDA yang diberikan Tuhan, sudah seharusnya. Namun jangan termakan pernyataan yang menyebut SDA menjamin kesejahteraan.

“Lihat saja bahwa negara yang maju justru alamnya keras dan tidak subur, tidak punya tambang, minyak, dan gas,” kata Jokowi.

Baca; Seluruh Resep Ekonomi Politik Indonesia Diabdikan Kepada Kepentingan Asing

Pewarta/Editor: Achmad S.

Advertisement

Terpopuler