NUSANTARANEWS.CO – Pengamat Politik Muchtar Effendi menilai bahwa rakyat DKI Jakarta lebih merugi saat Ibu Kota ini dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal tersebut tercermin kondisi kehidupan rakyat DKI sebelum dan sesudah kepemimpinan Ahok.
Lebih lanjut dia mengatakan ada 10 data, fakta dan angka yang menunjukan kondisi kehidupan rakyat DKI merugi dibawah kepemimpinan Ahok, berikut rinciannya :
Pertama, di Bidang Pengangguran. Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok, angka pengangguran di bawah rata-rata nasional (12-14%): 12,15% (2009), 11,05% (2010), 10,80% (2011), dan 9,87% (2012). Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok, angka pengangguran terhitung menurun, namun masih rata-rata nasional : 9,02% (2013, rata-rata nasional 7,4% rata-rata 8,47% (2014, rata-rata nasional 7,2%), 8,36% (Februari 2015 rata-rata nasional 7,6%), 7,13% (Agustus 2015, rata-rata nasional 7,6%). Menurut BPS Jakarta : 9,84% (2014, rata-rata nasional 7,2%), 8,36% (2015, rata-rata nasional 7,6%). Dengan kata lain, Pengangguran DKI Jakarta dan Provinsi Banten terbesar di Indonesia.
Kedua, di bidang Kemiskinan. Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok, angka kemiskinan tercatat 363,2 ribu orang (2012). Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok, menjadi 384,3 ribur orang (2016).
Ketiga, Kesenjangan Sosial Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok, Gini rationya : 0,4 (sebelum 2012) dan 0,42 (2012). Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok, 0,46 (BPS) diatas ketimpangan nasional. Bahkan ada yang menilai sudah 0,50 (2016).
Keempat, Upah Minimum Provinsi. Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok, terjadi naikan UMP 2012 sebesar 18,54%; UMP 2012 di atas UMP Kota dan Kabupaten Bekasi, bahkan di atas KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok situasinya: (a) Ahok dijuluki bapak upah murah, (b) menaikan UMP 2017 hanya 8.25%, (c) UMP 2017 dibawah UMP Kota dan Kbaupaten Bekasi, (d) UMP di bawah KHL.
Kelima, Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok, relatif tinggi yaitu antara 6,44% (2007), 6,22% (2008), 5,1% (2009), 6,59% (2010), 6,77% (2011), 6,53% (2012) dengan rata-rata 6,17%. Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok, Relatif rendah : 6,11% (2013), 5,9% (2014), 5,88% (2015), 5,62% (2016) dengan rata-rata di bawah 6%, gagal mencapai target dijanjikan dalam Pilkada 7%.
Keenam, bidang Inflasi. Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok, Inflasi 2012 hanya 4,52%. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 8,38%. Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok, Inflasi 2013 capai 8%. Laju inflasi tahun ke tahun (year on year) 7,59% masih diatas rata-rata nasional (7,26%).
Ketujuh, bidang Perumahan Rakyat. Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok, Membangun 3,366 unit (Rumah Susun Milik) dan 8.971unit Rusunawa (Rumah Susun Sewa). Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok: Proyek rumah deret dijanjikan Pilkada 2012. Jokowi sempat menjalankan tapi era Ahok proyek tersebut malah mangkrak; Proyek kampong susun dijanjikan dalam Pilkada 2012, sama sekali tidak dilaksanakan; Tidak membangun Rusunami kecuali Rusunawa; 2014-2015 membangun 3.587 unit Rusunawa (1.794/tahun), hamper 28,9% dibangun pusat.
Kedelapan, Penataan Kawasan Kumuh. Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok: Merumuskan kerangka Kebijakan pemukiman kembali (KKPK) disetujui Bank Dunia; KKPK dilaksanakan untuk Proyek Normalisasi 13 sungai (Proyek JEDI)dan penataan Bantaran kali Ciliwung, dijadwalkan 2012-2017; Sukses merubah 274 RW, kumuh dengan proyek MHT Plus (2007-2012). Sementara Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok: terjadi praktek penggusuran bertentangan dengan prinsip KKPK; Studi LBH Jakarta (2015), ada 113 penggusuran paksa 8.154 KK & 6.283 unit usaha; Lebih 60% penggusuran tak diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih 80% dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah; dan Survei LBH Jakarta (2016), mereka ditempatkan di Rusunawa mnjadi kian miskin.
Kesembilan, di Bidang Pendidikan. Sebelum Kemepimpinan Ahok: Mengembangkan konsep sekolah gratis dibackup bantuan social untuk siswa; Memperluas program BOP untuk SMA/SMK Swasta dan Bea Siswa Murid Rawan Putus Sekolah (BMRPS); Membuat dan memperluas BRPS, bansos kepada individu siswa yang fapat digunakan mengcover biaya lain; dan Angka Partisipasi Kasar (APK) : SMA 89,59%, SMP 110,92%, SD 109,63%. Sedangkan Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok: Menghilangkan program BOP Swasta, hanya jalankan program KJP model seperti BRPS; 47% Sekolah di DKI pernah dinilai kondisi rusak; Sekitar 823 gedung seolah tidak layak pakai; dan 26 sekolah pernah nunggak bayar listrik, ada pakai lilin siswa belajar.
Kesepuluh, di bidang Kesehatan. Sebelum Kemepimpinan Gubernur Ahok: Capaian harapan hidup (AHH) 76,3 tahun atau 73,35 tahun dalam rumus IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sementara Sesudah Kemimpinan Gubernur Ahok, tercatat bahwa tahun 2015 AHH 72,20 tahun atau 72,43 dalam rumus IPM. (Restu)