Meski pembangunan infrastruktur marak, taraf hidup masyarakat Indonesia tak kunjung membaik. Jokowi-JK dinilai telah gagal. (Foto: Grafis/Istimewa)
Meski pembangunan infrastruktur marak, taraf hidup masyarakat Indonesia tak kunjung membaik. Jokowi-JK dinilai telah gagal. (Foto: Grafis/Istimewa)

Sudah 72 tahun Indoensia memproklamasikan kemerdekaan, tetapi sebagian besar barang-barang kebutuhan rakyat Indonesia masih diperoleh melalui impor. Lebih ironis lagi, bukan cuma barang-barang yang menggunakan teknologi tinggi yang diimpor, tetapi hasil bumi seperti garam dan kedelai pun diimpor.

Inilah yang mengkhawatirkan kita; bukan cuma gagal membangun industri, tetapi membangun pertanian pun tidak bisa. Padahal, pembangunan sektor pertanian mestinya menjadi dasar untuk membangun masa depan industri nasional kita. Itu sudah difikirkan oleh para pendiri bangsa sejak Indonesia masih dalam gagasan mereka.

Sejak jaman kolonial hingga sekarang, Indonesia harus berpuas sebagai “negara pengekspor bahan mentah”. Sektor industri tidak pernah berkembang dan tidak pernah sanggup mengatasi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk impor. Bahkan, sejak neoliberalisme kian massif di Indonesia, Industri manufaktur yang sudah “setengah-nafas” itu pun kian hancur. Dan secara perlahan daya beli masyarakatpun terjun bebas.

Indonesia belum punya cetak biru industri nasional yang mengaitkan semua sektor untuk mendukung industri yang akan dikembangkan. Justru sebaliknya yang terjadi, pemerintah yang bermental inlander ini cukup puas menjadi pengekspor bahan mentah. Padahal, basis industrialisasi nasional kita adalah industri yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam kita.

Pembangunan ekonomi ini tidak jelas mau mengarah ke mana. Di tengah-tengah kehancuran industri nasional ini, pemerintah memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dalam tiga tahun terakhir (sejak 2015-2017), pemerintah alokasikan dana infrastruktur sebesar Rp 913,5 triliun. Nilainya lebih besar dibandingkan lima tahun anggaran infrastruktur di era pemerintah sebelumnya. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dana infrastruktur kembali dinaikkan menjadi Rp 410,7 triliun. Bahkan pemerintah pun berencana mengorbankan rakyat dengan menghapus kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga golongan 900 VA–2200 VA.

Ribuan kilometer jalan negara dan jalan tol berhasil dibangun, dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur lain seperti bandara hingga pelabuhan juga terbangun megah di era Jokowi. Yang menjadi pertanyaan apakah proyek infrastruktur Jokowi ini dapat mengatasi masalah bangsa ini? Yaitu tidak memiliki basis industri nasional sebagai jalan menuju kemakmuran rakyat.

Kegagalan industrialisasi nasional berkonsekuensi serius di Indonesia: meluasnya pengangguran, ketergantungan pada impor, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, kegagalan industrialisasi juga membuat bangsa Indonesia makin kehilangan keterampilan, pengetahuan, kreatifitas, dan lain-lain. Kita seolah merasa cukup sebagai bangsa konsumen.

Kegagalan industrialisasi berkait erat dengan masih berlangsung proyek penjajahan (neo-kolonialisme) di Indonesia. Sejarah memperlihatkan bahwa proyek kolonialisme selalu berusaha memblokir upaya membangkitkan industri di dalam negeri. Pembangunan infrastruktur di negara jajahan, harus menunjang kepentingan ekonomi negara-negara imperialis dan harus dimiliki oleh mereka. Hal ini menjadi kenyataan di mana proyek-proyek infrastruktur yang telah diresmikan oleh Jokowi telah direncanakan untuk dijual ke pihak asing/swasta. Lalu di mana untungnya republik ini?

Oleh karena itu, jika serius hendak membangun ekonomi nasional, maka proyek-proyek infrastruktur harus diletakan sebagai prasarana untuk membangun industrialisasi nasional. Bukan karpet merah bagi negara-negara imperialis. Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah harus berupaya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan membangkitkan produksi rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing bukan sebaliknya, menekan rakyat dengan pajak, melakukan pemalakan terhadap rakyat dengan merevisi undang-undang penerimaan negara bukan pajak.

Tak ada yang menolak bahwa Indoensia sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain soal infrastruktur. Hasil survei berbagai lembaga survei menyatakan masyarakat puas/setuju dengan proyek Infrastruktur Jokowi. Pun dengan Indonesia Development Monitoring (IDM). Akan tetapi proyek-proyek infrastruktur ini akan sia-sia jika tidak diabadikan untuk membangun industri nasional. Bangsa ini harus memiliki cetak biru pembangunan industri nasional sebagai jembatan bagi kemakmuran rakyat. Bukan infrastruktur ugal-ugalan model Jokowi ini.

Penulis: Bin Firman Tresnadi, Direktur Eksekutif IDM

Komentar